Fenomena ini menambah deretan kasus di mana perilaku pribadi pejabat publik menjadi sorotan, menciptakan persepsi publik mengenai gaya hidup elite politik yang dinilai jauh dari rakyat biasa.
Baca Juga: Setelah Ormas, Bahlil Lahadalia Rayu Presiden Prabowo Agar Izinkan Pesantren Kelola Tambang
Ini bukan kali pertama, dan bagi Bahlil Lahadalia, bukan pula satu-satunya kontroversi yang mengiringi karier politik dan birokrasi yang ia jalani.
Deretan Kontroversi Bahlil Lahadalia
Sejak menjabat sebagai pejabat publik, baik sebagai Menteri Investasi maupun Menteri ESDM, Bahlil telah beberapa kali menjadi topik perbincangan karena sejumlah kebijakan dan pernyataan yang kontroversial. Berikut beberapa di antaranya:
1. Dugaan Jual-Beli Izin Tambang
Pada Maret 2024, Majalah Tempo merilis hasil investigasi yang menyebut Bahlil melakukan praktik tebang pilih dalam pencabutan izin usaha pertambangan (IUP).
Kasus yang paling menonjol adalah terkait PT Meta Mineral Pradana yang tetap mendapatkan izin meski sudah tidak beroperasi sejak tahun 2010.
Belakangan diketahui bahwa perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Papua Bersama Unggul, yang disebut-sebut terafiliasi langsung dengan Bahlil.
Praktik seperti ini memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha.
Khususnya di sektor pertambangan yang sensitif terhadap isu lingkungan dan kepentingan masyarakat adat.
2. Pernyataan Tentang SDM Lokal
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Februari 2023, Bahlil menyatakan bahwa tenaga kerja lokal belum cukup kompeten untuk memenuhi kebutuhan industri bertaraf internasional.
Meskipun mungkin bermaksud sebagai kritik konstruktif terhadap kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam negeri, pernyataan itu dinilai melecehkan oleh sejumlah pihak.
Banyak yang merasa bahwa seharusnya pemerintah mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja nasional, bukan meragukan kemampuannya secara terbuka.
.jpg)
