“Presiden bentuk Satgas PHK untuk mengantisipasi kalau terjadi PHK. Sebaiknya kita hindari PHK, tapi kalau terjadi, hak-hak buruh harus dibayar,” tegas Presiden Partai Buruh tersebut.
Di sisi lain, Said Iqbal juga menyoroti potensi banjirnya produk impor ke dalam negeri. Deregulasi yang terlalu longgar menurutnya bisa membuat pasar Indonesia diserbu barang-barang dari luar, terutama dari Tiongkok, yang bisa menggerus daya saing produk lokal.
“Impor ugal-ugalan itu bisa membuat barang China masuk ke Indonesia banjir. Nanti kalah bersaing produk Indonesia,” ucapnya.
Untuk menghadapi tantangan ini, dia menekankan pentingnya renegosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Selain itu, penguatan industri lokal mutlak dibutuhkan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Said Iqbal menyarankan agar pemerintah menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku industri lokal. Bentuknya bisa berupa pemberian insentif, peningkatan daya saing produk nasional, hingga memperkuat jaringan distribusi barang-barang lokal.
“Itu dapat membantu meningkatkan daya saing barang-barang buatan Indonesia di pasar internasional,” katanya.
Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Pratikno menyebut hingga saat ini belum ada informasi soal gelombang PHK di wilayahnya.
“Sampai saat ini untuk jumlah PHK akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, belum terdengar informasi,” ujar Wido.
Wido mengatakan, buruh di Indonesia, khususnya di Depok, tidak perlu panik menghadapi kebijakan dari negara asing. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi wilayah yang sangat besar sehingga bisa berdiri mandiri tanpa terlalu bergantung pada pasar luar negeri.
"Prinsipnya, apa yang diputuskan Presiden Amerika soal tarif timbal balik tidak perlu ditanggapi berlebihan. Indonesia ini negara besar, punya banyak pulau, hampir seluas Eropa. Jadi ini seharusnya jadi peluang untuk mandiri," tuturnya.
Dia juga mendorong agar Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, bisa mengambil langkah konkret dengan memperkuat konektivitas antar pulau. Menurut Wido, jika transaksi antarwilayah diperkuat, maka perekonomian dalam negeri bisa tumbuh lebih solid.
"Dengan 270 juta penduduk, kita punya daya beli yang kuat. Negara-negara lain pun sebenarnya lebih butuh Indonesia. Ini peluang besar untuk jadi negara penghasil devisa tanpa terlalu bergantung ke Amerika,” kata dia.
