“Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” lanjut Presiden.
Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi industri untuk berkembang tanpa terbebani oleh persyaratan TKDN yang mungkin sulit dipenuhi dalam kondisi tertentu, sekaligus tetap mendorong penggunaan komponen lokal melalui cara yang lebih suportif.
TKDN Lebih dari Sekadar Regulasi
Lebih jauh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kapasitas komponen dalam negeri bukanlah semata-mata persoalan regulasi. Ini adalah isu yang lebih luas dan kompleks yang berkaitan erat dengan fondasi pembangunan nasional lainnya.
“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains," jelasnya.
Beliau berpandangan bahwa kemampuan industri untuk memenuhi target TKDN secara berkelanjutan sangat bergantung pada kemajuan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (iptek).
Oleh karena itu, upaya meningkatkan TKDN tidak bisa hanya melalui pengetatan regulasi semata.
Baca Juga: Prabowo Kasih Nilai Segini untuk Lima Bulan Pemerintahannya: Saya Bangga
Instruksi kepada Jajaran Pemerintah
Menyikapi pandangannya tersebut, Kepala Negara secara tegas menginstruksikan jajarannya, terutama para menteri terkait, untuk segera meninjau dan mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis.
Perubahan ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi industri dalam negeri untuk bersaing di pasar global.
Arahan Presiden Prabowo Subianto ini menandakan potensi pergeseran pendekatan kebijakan TKDN di Indonesia.
Fokusnya adalah mencari keseimbangan antara mendorong penggunaan produk dalam negeri dan menjaga agar industri nasional tidak kehilangan daya saingnya akibat regulasi yang terlalu kaku.
.png)
