POSKOTA.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penting terkait kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang berlaku di Indonesia dilansir dari laman resmi Presiden Indoensia presidenri.go.id/siaran-pers/.
Dalam sebuah sesi dialog di acara Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.
Presiden menekankan perlunya fleksibilitas dan realisme dalam penerapan regulasi TKDN guna memastikan industri dalam negeri tetap kompetitif di kancah internasional.
Baca Juga: Prabowo Sebut Dugaan Demo RUU TNI Dibayar Pihak Asing, Fedi Nuril Langsung Berkicau: Mana Buktinya?
Menyeimbangkan Nasionalisme dan Realisme Ekonomi
Presiden Prabowo mengakui niat baik dan semangat nasionalisme yang melandasi kebijakan TKDN. Beliau menggambarkan dirinya sebagai sosok yang sangat nasionalis, bahkan dengan kiasan bahwa jika jantungnya dibedah, yang keluar adalah Merah Putih.
“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara, mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” ungkap Presiden Prabowo.
Namun, di balik semangat kebangsaan tersebut, Presiden mengingatkan pentingnya sikap realistis.
Menurutnya, memaksakan penerapan TKDN tanpa mempertimbangkan kondisi riil dapat berakibat fatal bagi daya saing industri nasional. "Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif," tegasnya.
Fleksibilitas dan Insentif sebagai Solusi
Untuk mengatasi potensi hambatan daya saing, Presiden Prabowo mengusulkan agar regulasi TKDN dibuat lebih fleksibel.
Beliau bahkan membuka kemungkinan mengganti pendekatan regulasi yang kaku dengan sistem insentif yang lebih mendorong.
“Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” lanjut Presiden.
Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi industri untuk berkembang tanpa terbebani oleh persyaratan TKDN yang mungkin sulit dipenuhi dalam kondisi tertentu, sekaligus tetap mendorong penggunaan komponen lokal melalui cara yang lebih suportif.
TKDN Lebih dari Sekadar Regulasi
Lebih jauh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kapasitas komponen dalam negeri bukanlah semata-mata persoalan regulasi. Ini adalah isu yang lebih luas dan kompleks yang berkaitan erat dengan fondasi pembangunan nasional lainnya.
“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains," jelasnya.
Beliau berpandangan bahwa kemampuan industri untuk memenuhi target TKDN secara berkelanjutan sangat bergantung pada kemajuan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi (iptek).
Oleh karena itu, upaya meningkatkan TKDN tidak bisa hanya melalui pengetatan regulasi semata.
Baca Juga: Prabowo Kasih Nilai Segini untuk Lima Bulan Pemerintahannya: Saya Bangga
Instruksi kepada Jajaran Pemerintah
Menyikapi pandangannya tersebut, Kepala Negara secara tegas menginstruksikan jajarannya, terutama para menteri terkait, untuk segera meninjau dan mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis.
Perubahan ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi industri dalam negeri untuk bersaing di pasar global.
Arahan Presiden Prabowo Subianto ini menandakan potensi pergeseran pendekatan kebijakan TKDN di Indonesia.
Fokusnya adalah mencari keseimbangan antara mendorong penggunaan produk dalam negeri dan menjaga agar industri nasional tidak kehilangan daya saingnya akibat regulasi yang terlalu kaku.
Langkah ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi pelaku industri di Tanah Air.