Meski belum ada klarifikasi langsung dari Lucky Hakim, masyarakat menilai hal ini mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi daerah yang sedang berjuang memerangi kemiskinan.
Dalam konteks etika birokrasi, perjalanan luar negeri oleh pejabat publik biasanya harus melalui izin gubernur selaku atasan langsung.
Oleh sebab itu, polemik ini menjadi bahan evaluasi penting terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten.
Rincian Harta Kekayaan Lucky Hakim Versi LHKPN
Isu mengenai perjalanan ke Jepang turut menyeret perhatian publik terhadap laporan harta kekayaan Lucky Hakim.
Berdasarkan data resmi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total harta kekayaan Lucky Hakim per tahun terakhir mencapai Rp10.709.638.600 setelah dikurangi total utang sebesar Rp5.383.861.400.
A. Aset Tanah dan Bangunan: Rp13.700.000.000
- Tanah 19.370 m² di Cianjur – Rp500.000.000
- Tanah 23.050 m² di Sukabumi – Rp700.000.000
- Tanah dan bangunan 500 m²/290 m² di Depok – Rp5.000.000.000
- Bangunan 38 m² di Jakarta Barat – Rp2.000.000.000
- Bangunan 45 m² di Depok – Rp1.500.000.000
- Bangunan 21 m² di Bekasi – Rp700.000.000
- Bangunan 17 m² di Bekasi – Rp500.000.000
- Tanah 4.156 m² di Indramayu – Rp2.800.000.000
B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp585.000.000
- Toyota Rush Minibus (2012) – Rp150.000.000
- Honda Supra Motor (2003) – Rp5.000.000
- Toyota Kijang Innova Minibus (2013) – Rp150.000.000
- Peugeot RCZ Sedan (2011) – Rp280.000.000
C. Harta Bergerak Lainnya: Rp433.500.000
D. Surat Berharga: Rp100.000.000
E. Kas dan Setara Kas: Rp675.000.000
F. Harta Lainnya: Rp600.000.000
G. Total Utang: Rp5.383.861.400
Total Kekayaan Bersih: Rp10.709.638.600
Transparansi Harta Pejabat dan Tuntutan Moral Publik
Rincian harta kekayaan Lucky Hakim menjadi sorotan bukan semata karena angka nominalnya, tetapi juga karena posisi publik yang kini ia emban.
.jpg)
