Bupati Indramayu Lucky Hakim Terancam Diberhentikan 3 Bulan dari Jabatan, Begini Isi Peraturannya!

Senin 07 Apr 2025, 14:47 WIB
Bupati Indramayu, Lucky Hakim (Sumber: Pinterest)

Bupati Indramayu, Lucky Hakim (Sumber: Pinterest)

POSKOTA.CO.ID - Bupati Indramayu, Lucky Hakim disebut-sebut terancam saksi diberhentikan 3 bulan dari jabatannya karena pergi liburan ke luar negeri tanpa meminta izin ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberi sindiran keras melalui akun Instagram-nya @dedimulyadi71 soal Lucky Hakim yang diam-diam liburan ke luar negeri.

“Selamat berlibur Pak Lucky Hakim. Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu ya,” tulis Dedi Mulyadi dalam kolom caption kolase foto yang diunggah pada Minggu, 6 April 2025.

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu menyampaikan, Lucky Hakim sudah meminta maaf atas masalah ini. Di sisi lain, KDM juga mengatakan, kepala daerah yang bepergian ke luar negeri tanpa izin Mendagri bisa terkena sanksi.

Baca Juga: Alasan Lucky Hakim Pergi ke Jepang Diungkap Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar Sampaikan Hal Ini

Lucky Hakim Terancam Sanksi Diberhentikan 3 Bulan dari Jabatannya

Gubernur Jawa Barat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berlibur pada hari libur dan cuti Lebaran. Namun, kepala daerah memiliki aturannya tersendiri, terlebih lagi melakukan perjalanan ke luar negeri yaitu harus ada izin dari Mendagri.

“Tetapi untuk Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri, suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat, ada aturannya,” lanjut dia.

KDM mengatakan, Bupati Indramayu tersebut pergi berlibur ke Negeri Sakura atas permohonan anak-anaknya, tetapi semua kembali kepada peraturan.

Apabila terbukti melanggar, sanksi yang didapatkan salah satunya adalah dicopot dari jabatannya selama 3 bulan.

Baca Juga: Lucky Hakim Minta Maaf Usai Pergi ke Jepang, Dedi Mulyadi: Tidak Ajukan Izin Terlebih Dahulu

“Kalau melanggar, ya sanksinya agak berat ya diberhentikan selama 3 bulan setelah itu baru menjabat kembali,” kata KDM.

Maka dari itu, KDM mengajak para masyarakat agar menaati peraturan dan ketentuan berlaku agar tidak dikenakan sanksi.

Isi Peraturan Mengenai Kepala Daerah Pergi ke Luar Negeri Tanpa Izin

KDM tidak menjelaskan secara rinci terkait peraturannya. Kendati demikian, jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, peraturan terkait masalah tersebut tertulis pada pasal 76 ayat 1 (i) dan pasal 77 ayat 2.

Bunyi pasal 76 ayat 1 (i):

Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri

Bunyi pasal 77 ayat (2):

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 76 ayat 1 (satu) huruf i dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Demikian informasi yang dapat Anda simak terkait pemberhentian sementara bupati dari jabatannya apabila ke luar negeri tanpa izin menteri.

Berita Terkait

News Update