Sementara itu, kritikus pemerintah mengatakan langkah tersebut tampak ditujukan untuk meningkatkan dukungan terhadap industri konstruksi menjelang pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat pada musim panas ini, serta Perdana Menteri Shigeru Ishiba berupaya untuk meningkatkan pijakan politiknya.
Selain itu, industri konstruksi telah menghadapi banyak kekurangan tenaga kerja secara terus-menerus dan beberapa proyek dapat memakan waktu lebih dari 50 tahun untuk diselesaikan.
"Kita harus terus memajukan langkah-langkah untuk mengurangi kerusakan," kata Ishiba dikutip dari Kyodo News.
Baca Juga: Dampak Besar Gempa Bumi Mengguncang Myanmar dan Thailand
Butuhnya Perbaikan Infrastruktur yang Sudah Menua
Sebuah proyeksi tentang gempa bumi besar Palung Nankai yang diprediksi menelan korban hingga 298 jiwa ribu ini, membutuhkan persiapan pencegahan salah satunya perbaikan infrastruktur.
Seperti halnya pipa pembuangan bawah tanah yang sudah rusak, akhirnya menciptakan lubang pembuangan di Yashio Prefektur Saitama yang menelan sebuah truk dan pengemudinya awal tahun ini.
Kemudian setelah gempa bumi yang melanda Semenanjung Noto pada tahun 2024 mengakibatkan terputusnya air dalam jangka waktu lama.
Pemerintah Jepang pun berencana membuat 34 persen pipa air dan saluran pembuangan tahan gempa di tahun 2030.
Selanjutnya 92 ribu jembatan jalan yang dikelola pemerintah pusat dan daerah memerlukan perbaikan mendesak dan 80 persen akan diperbaiki pada tahun 2030.
