"Turunnya jumlah pemudik sekitar 24,7 persen itu dampak dari tujuh hal di atas, termasuk ambruknya daya beli," tambahnya.
Di sisi lain, kata dia, relokasi anggaran 2025 juga ikut berdampak pada keringnya likuiditas di pasar sehingga Indonesia mengalami deflasi. Menurutnya, pemerintah gagal mengendalikan stabilitas harga.
"Dampaknya pola konsumsi selama bulan Ramadhan mengakibatkan meningkatnya biaya hidup baik karena kenaikan PPN 12 persen maupun karena perilaku pasar," ujarnya.
Hal tersebut, ucap dia, disebabkan model ekonomi yang dirancang bangun pemerintah berbasis mekanisme pasar bebas nyaris di semua sektor ekonomi, termasuk sektor hajat hidup orang banyak. Walhasil, keberlakuan harga baku atau sticky price tidak terhindarkan.
"Sepanjang pemerintah tidak membanjiri pasar dengan likuiditas, perekonomian nasional sulit untuk kembali memperoleh kepercayaan pasar," katanya.
Jalan Keluar
Noorsy mengatakan jalan keluarnya pemerintah jangan berambisi melaksanakan Danantara yang sumber dananya berasal dari realokasi APBN 2025. Sementara, lanjut dia, penyertaan saham 7-9 BUMN tidak berarti keuntungannya langsung bisa digunakan untuk proyek investasi Danantara.
"Demikian juga dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), sebaiknya dibuat pemetaan masalah sehingga terjadi pemilahan, mana dan berapa untuk MBG dan untuk membuka lapangan kerja," ujar dia.
Menurutnya, tanpa realokasi anggaran yang tepat, pendistribusian yang memantik berputarnya mesin perekonomian secara wajar, dan menstabilisasi fiskal-moneter, maka pemerintah sedang menunjukkan kelemahan tata kelola kepada masyarakat nasional dan internasional.
