Pemerintah telah menetapkan sejumlah kriteria spesifik dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial, seperti tingkat ekonomi rendah atau kondisi rentan tertentu.
Apabila seseorang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka peluang mereka untuk masuk dalam daftar penerima bansos menjadi kecil, meskipun mereka merasa membutuhkan bantuan. Beberapa aspek yang menjadi dasar dalam penentuan penerima bansos mencakup:
- Memiliki Pendapatan Rendah
Agar bantuan sosial tepat sasaran, pemerintah menetapkan kriteria pendapatan rendah sebagai syarat utama penerima.
Dengan demikian, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan mendapatkan prioritas, memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Kondisi Keluarga Penerima Manfaat
Selain mempertimbangkan tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, kondisi kesehatan, serta faktor sosial-ekonomi lainnya juga berperan dalam menentukan penerima bantuan.
Pendekatan ini bertujuan agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap keluarga yang berbeda.
- Status Sosial dan Usia Penerima
Setiap program bantuan sosial memiliki sasaran penerima yang spesifik, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk keluarga dengan anggota lansia, anak balita, atau penyandang disabilitas.
Penentuan kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, sehingga dampaknya lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
3. Ketidaksesuaian Data Penerima
Banyak program bantuan sosial mewajibkan kesesuaian data penerima dengan dokumen resmi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan informasi kependudukan lainnya.
Jika terdapat perbedaan data, seperti kesalahan pencatatan nama atau alamat yang belum diperbarui, maka proses verifikasi bisa terhambat, mengakibatkan keterlambatan pencairan bantuan.
Ketidaksesuaian data dalam sistem pemerintah atau kurangnya dokumen resmi yang valid dapat menyebabkan seorang warga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.
Proses verifikasi yang ketat memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi kriteria yang dapat mengakses bantuan tersebut.