SALDO DANA BANSOS PKH APRIL 2025 Cair Rp225.000-Rp750.000, Cek NIK KTP Penerima Online, Caranya Gampang!

Jadi untuk setiap keluarga penerima manfat (KPM) akan mendapatkan pencairan sesuai dengan kategori komponen penerimanya masing-masing.

Diantaranya saldo dana bansos PKH yang akan cair bervariasi mulai dari Rp225.000-Rp750.000 per tahap. Berikut ini rinciannya:

Baca Juga: Saldo Dana Bansos PKH Dilanjutkan Setelah Idulfitri, KPM Diminta Bersabar dan Pantau Informasi Resmi

• PKH ibu hamil dan anak balita: Rp750.000 per tahap
• PKH lansia dan disabilitas: Rp600.000 per tahap
• PKH siswa SD: Rp225.000 per tahap
• PKH siswa SMP: Rp375.000 per tahap
• PKH siswa SMA: Rp500.000 per tahap

Saldo tersebut untuk pencairan per tahap atau per 3 bulan sekali. Jadi tinggal kalikan 4 untuk mengetahui total pencairan periode setahunnya.

Cara Cek NIK KTP Penerima Saldo Dana Bansos PKH 2025

Sekarang ini pemerintah telah menyediakan cara khusus untuk pengecekan data penerima manfaat bansos PKH.

Data NIK KTP nya bisa dicek secara online melalui website resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Selengkapnya cara cek penerima PKH bisa ikuti panduan berikut:

1. Buka aplikasi browser dan kunjungi web resminya di cekbansos.kemensos.go.id.
2. Lanjut isi data wilayah pencairannya menggunakan alamat domisili Anda.
3. Kemudian masukkan nama lengkap atau NIK KTP Anda di kolom yang disediakan.
4. Setelahnya lengkapi captcha untuk proses verifikasi pengguna.
5. Terakhir klik tombol CARI DATA untuk menemukan data KPM penerima bansos.

Jika nama beserta NIK KTP Anda terdaftar sebagai salah satu KPM, maka tinggal menunggu pencairan via KKS atau kantor pos sesuai jadwal pencairannya.

Syarat Penerima Saldo Dana PKH 2025

Pemerintah sendiri telah menentukan syarat kepada masyarakat yang berhak menerima pencairan PKH. Berikut ini syarat penerimanya:

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
• Bukan anggota TNI, Polri, ASN, atau pegawai BUMN/BUMD.
• Tidak sedang menerima bantuan pemerintah lain, seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, atau Kartu Prakerja.
• Termasuk dalam keluarga miskin atau rentan.