POSKOTA.CO.ID – Aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di depan Gedung DPR RI berujung ricuh.
Demonstrasi yang berlangsung pada Kamis malam, 27 Maret 2025 itu semakin memanas hingga massa nekat memasuki ruas jalan tol di depan Kompleks Parlemen.
Berdasarkan pantauan di lokasi, eskalasi terjadi menjelang waktu Magrib, saat sekelompok peserta aksi menerobos pembatas jalan dan menutup akses tol menggunakan barrier.
Akibatnya, kendaraan yang mengarah ke Slipi hanya bisa melintas melalui satu jalur, sebelum akhirnya kemacetan panjang tak terhindarkan.
Baca Juga: Tolak RUU TNI dan RUU Polri Semakin Menggema di Media Sosial
Situasi semakin tidak terkendali ketika massa mulai membakar berbagai benda di tengah jalan tol. Imbasnya, arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Letjen S. Parman terpaksa ditutup total.
Aparat Bertindak, Massa Balas dengan Petasan
Menghadapi situasi yang semakin genting, aparat kepolisian mulai mengeluarkan peringatan kepada demonstran.
Sejumlah peserta aksi yang memanjat pagar Gedung DPR diminta turun, terutama mereka yang merusak kamera CCTV.
"Yang di atas pagar turun, yang di atas pagar turun," ujar seorang polisi melalui pengeras suara dari atas mobil komando.
Namun, seruan tersebut diabaikan. Massa tetap melanjutkan aksinya dengan merusak fasilitas, termasuk CCTV yang dianggap merekam gerak-gerik demonstran.
Merespons kondisi yang semakin tidak kondusif, kepolisian mengerahkan kendaraan taktis water cannon ke lokasi.
Semburan air diarahkan ke massa yang berada di depan pagar DPR guna membubarkan aksi anarkis. Namun, demonstran membalas dengan melempar botol dan petasan ke dalam area kompleks parlemen.
Hingga kini, massa masih bertahan di lokasi dengan membakar ban di depan Gedung DPR. Sementara itu, aparat kepolisian dan TNI terus bersiaga guna mengantisipasi situasi yang semakin memanas.
Sebagai informasi, pengesahan revisi UU TNI dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II tahun 2024-2025 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada pekan lalu.
Keputusan ini menuai reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat yang menolak revisi tersebut.
Situasi di sekitar Kompleks Parlemen masih belum kondusif. Aparat keamanan terus berusaha mengendalikan keadaan, sementara massa aksi tetap bersikeras menyuarakan tuntutan mereka.