POSKOTA.CO.ID – Aksi penolakan Undang-Undang Tentara Negara Indonesia (UU TNI) yang disahkan pada 20 Maret 2025 lalu masih berlanjut hingga sekarang.
Hari ini, Kamis, 27 Maret 2025, mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi demo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta Pusat.
Dilansir Poskota melalui akun X @barengwarga, aksi ini akan digelar pukul 13.30 WIB.
“SERUAN AKSI: JAKARTA MELAWAN!” kata akun X @barengwarga seperti dikutip Poskota pada Kamis, 27 Maret 2025.
“Militerisme dan oligarki semakin mengancam demokrasi kita. Revisi UU TNI membuka jalan bagi militer masuk ke ranah sipil, bertentangan dengan amanat reformasi yang menegaskan supremasi sipil,” sambung akun tersebut.
Tak hanya demo soal UU TNI yang sudah disahkan, aksi ini juga akan membahas soal RUU Polri yang belakangan ramai dibahas juga.
“Sementara itu, RUU Polri berpotensi memberikan kewenangan berlebih yang dapat memperkuat kontrol represif negara,” sambungnya.
Dalam cuitan tersebut, akun tersebut mengajak masyarakat untuk cabut UU TNI dan tolak RUU Polri.
Baca Juga: Demo Tolak UU TNI Kembali Digelar di Gedung DPR Hari Ini
“Mari turun ke jalan dan desak bersama: #CabutRevisiUUTNI & #TolakRUUPolri!” katanya.
“Kamis, 27 Maret 2025 | 13.30 WIB | Gedung DPR RI— tanya kiri-kananmu untuk titik kumpul. Lawan Militerisme! Tolak Kapitalisme! Ganyang Oligarki!” pungkas akun @barengwarga.
Baca Juga: Warganet Sebut Isu Ridwan Kamil Pengalihan: Ingat Besok Aksi Tolak RUU Polri dan Cabut UU TNI
Polisi mengerahkan 1.824 personel
Dalam rangka mengamankan aksi penolakan UU TNI hari ini, polisi mengerahkan 1.824 personel di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.
Anggota gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.
Baca Juga: Aksi Demo Cabut Revisi UU TNI dan Tolak RUU Polri Bakal Digelar di Gedung DPR Besok 27 Maret 2025
Kilas balik pengesahan RUU TNI oleh DPR
UU TNI yang baru-baru ini jadi sorotan diketahui disahkan pada Kamis, 20 Maret 2025 dalam Sidang Paripurna ke-15 DPR RI. Pengesahan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Revisi ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan memicu banyak perdebatan serta aksi demonstrasi, terutama dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil, karena dinilai membuka peluang kembalinya dwifungsi militer dalam ranah sipil.