"Kenapa gua bisa memastikan hal tersebut, karena gua dulu PNS, gua sangat akrab dengan dunia birokrasi, gua sangat akrab dengan namanya tata naskah dinas, dan gua sangat tahu semua perintilan semua soal itu, dan aksesnya menuju situ, paham jadi itu asli," katanya.
Ferry Irwandi juga menjelaskan bahwa ada pihak yang ngotot untuk mengesahkan RUU TNI ini sehingga menjadi trigger bagi masyarakat untuk menolak.
"Artinya ada pihak yang bener-bener menginginkan TNI di bawah pemerintah, TNI bisa menempatkan semua jabatan sesuai dengan perintah presiden atau keinginan presiden, TNI bisa berbisnis dan pasal-pasal yang selama ini diprotes masyarakat sebelum rancangan ini hilang dari situs DPR secara resmi," pungkasnya.
Gelombang penolakan dan tuntutan pencabutan UU TNI 2025 masih terus terjad hingga hari ini, Kamis 27 Maret 2025.
Berbagai kalangan masyarakat mulai dari sipil hingga mahasiswa bergantian melakukan aksi di berbagai daerah sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja DPR dan pemerintah.
