Sementara itu, DPR juga tidak merilis draf resmi melalui kanal resmi mereka. Akibatnya, masyarakat mengalami dilema karena tidak memiliki pedoman yang jelas.
Akhirnya akun @Hanif_AF berspekulasi dengan point-point berikut ini:
1. "Draft Sengaja Tidak Dirilis"
"Kalau memang pede draft RUU tidak bermasalah, kenapa tidak dipublikasi pada tanggal 19 Maret agar bisa meredam aksi di keesokan harinya. Alih-alih bersifat transparan, wakil pimpinan komisi 1 kok malah baru buka suara setelah peserta aksi main bakar-bakaran. KENAPA??" ujarnya
Dave Laksono (Wakil Ketua Komisi I DPR) bilang draft sengaja tidak dipublikasi untuk hindari perdebatan sengit.
Faktanya: Draft sudah final sejak 19 Maret, tidak ada perubahan.
"Kami ingin menghindari perdebatan sengit dan tuduhan-tuduhan dari masyarakat karena pembahasannya masih berjalan. Kami menunggu sampai benar-benar selesai sehingga bisa menjawab kekhawatiran masyarakat," ujarnya Dave Laksono (20 Maret 2025)
2. "Barangnya Sudah Bisa Dibaca Bahkan Diraba"
Hasan Nasbi (Kepala Komunikasi Presiden) klaim draft sudah tersedia 21 Maret.
"Barangnya sudah bisa dibaca bahkan diraba. Hantu2 yang ditakutkan sama sekali tak ada. Memang sebagian kecil di antara kita suka meributkan hal2 yang tak nyata." ujar Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi (21 Maret 2025)
Faktanya: Baru muncul 23 Maret.
3. Masalah Administrasi
Pada 25 Maret, Puan Maharani tiba-tiba mengakui bahwa draf RUU TNI belum diunggah ke publik karena masih ada proses administrasi, seperti penomoran surat.
"Jika Ketua DPR bilang drafnya belum diunggah, mengapa Kepala Komunikasi Presiden sebelumnya menyatakan ‘barangnya’ sudah ada dan bisa diakses? Mana yang benar?" Ujar @Hanif_LF
"Lagipula, kalau urusan administrasi belum selesai, kenapa buru-buru diketok palu? Apa RUU lain juga secepat ini? Santai dulu, Bu."
"Yang menarik, setelah pernyataan Puan itu tersebar di media, draf RUU TNI tiba-tiba bisa diakses publik." lanjutnya
.png)
