POSKOTA.CO.ID - Gelombang aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang berlangsung di berbagai daerah diwarnai bentrokan antara aparat kepolisian dan para demonstran.
Dugaan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan dalam merespons aksi damai tersebut memicu kecaman dari masyarakat, termasuk dari kalangan publik figur.
Salah satu yang ikut bersuara adalah aktor dan presenter, Darius Sinathrya. Melalui akun media sosial pribadinya, @Dsinathrya, Darius menyampaikan kritik tajam terhadap tindakan aparat kepolisian yang dinilai tidak manusiawi.
“Buat adik-adik polisi yang masih main gebuk orang yang udah dipegangin & nggak melawan. Jangan lupa, karma itu ada. Semoga anak cucu Anda selalu dilindungi Tuhan,” tulis Darius dikutip Poskota pada Senin, 24 Maret 2025.
Ia juga mengingatkan bahwa demonstran yang menjadi korban kekerasan adalah bagian dari masyarakat yang ikut membayar pajak.
“Manusia yang kalian gebukin itu, seperak dua perak pajak yang dibayar dirinya atau orang tuanya, bisa jadi sarapan Anda pagi tadi,” tambahnya.
Aksi Represif di Beberapa Kota
Sejak aksi penolakan RUU TNI mencuat, laporan mengenai dugaan kekerasan oleh aparat terus bermunculan. Di Jakarta, bentrokan pecah di depan Gedung DPR/MPR pada 21 Maret 2025.
Sejumlah mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka akibat dipukul menggunakan pentungan. Rekaman video yang beredar menunjukkan aparat menendang dan memukul demonstran yang telah duduk diam dan mengangkat tangan sebagai tanda menyerah.
Di Bandung, aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate pada 22 Maret 2025 juga berujung ricuh. Puluhan mahasiswa dan aktivis yang ikut dalam aksi damai mengaku mendapat perlakuan kasar.
LBH Bandung mencatat setidaknya 15 orang mengalami luka serius, termasuk seorang mahasiswa yang mengalami patah tulang akibat pemukulan.
Baca Juga: Korban Luka Berjatuhan dalam Demo RUU TNI, Apakah Hukum Humaniter Bisa Jadi Solusi?
Sementara itu, di Malang, demonstrasi yang digelar di kawasan Bundaran Tugu pada 23 Maret 2025 pun berakhir dengan tindakan represif aparat.
Video yang tersebar di media sosial memperlihatkan demonstran yang sudah tidak melakukan perlawanan tetap dipukul dan diseret oleh petugas.
Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya melaporkan adanya intimidasi dan penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi, termasuk jurnalis yang meliput di lapangan.
Desakan Evaluasi dan Penghentian Kekerasan
Menanggapi kejadian ini, sejumlah organisasi hak asasi manusia dan lembaga bantuan hukum menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap tindakan aparat di lapangan.
Amnesty International Indonesia menyebut tindakan kekerasan yang terjadi sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menuntut adanya akuntabilitas dari pihak kepolisian.
Baca Juga: Demo RUU TNI Malang: Aparat Intimidasi Korban Sampai ke RS, Baskara Putra Sebut Hina Banget
“Aparat keamanan seharusnya melindungi warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.
Aksi penolakan terhadap RUU TNI diperkirakan akan terus berlanjut, seiring dengan desakan masyarakat agar pemerintah membatalkan rencana revisi yang dinilai berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil.