POSKOTA.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), pada Kamis, 20 Maret 2025.
Melalui rapat paripurna, RUU TNI akan disahkan menjadi undang-undang (UU) bertepatan dengan laga Timnas Indonesia vs Australia dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Agenda ini sendiri akan berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, mulai pukul 09.30 WIB.
Pengesahan RUU TNI tersebut menjadi salah satu peristiwa politik penting di Indonesia, mengingat berbagai kontroversi yang menyelimutinya sejak awal pembahasan.
Bertepatan dengan agenda Timnas Indonesia vs Australia, muncul spekulasi di media sosial bahwa pengesahan RUU TNI sengaja dijadwalkan pada hari yang sama untuk mengalihkan perhatian publik.
"Pinter banget milih tanggalnya, pas Timnas main sama Australia, bisa jadi pengalihan yang bagus apalagi kalau Timnas menang," tulis salah satu pengguna X @azamu***.
Baca Juga: RUU TNI Diklaim Netral Menjauh dari Dwi Fungsi, Tapi Mengapa Peran Militer di Sipil Semakin Meluas?
Tagar #TolakRUUTNI sendiri mulai menggema di berbagai platform media sosial, dengan banyak netizen yang menyerukan aksi protes terhadap pengesahan undang-undang ini.
Beberapa pengguna X (sebelumnya Twitter) menilai bahwa revisi RUU TNI berpotensi mengancam prinsip demokrasi dan reformasi militer.
Terutama terkait pasal-pasal yang dianggap memberikan keleluasaan lebih besar bagi TNI untuk berperan di ranah sipil.
Kekhawatiran ini muncul karena aturan baru dalam revisi UU tersebut diduga memungkinkan TNI untuk lebih aktif dalam jabatan-jabatan sipil, yang dianggap sebagai kemunduran dari semangat reformasi.
.webp)
