JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyinggung soal kekayaan yang harus didistribusikan secara merata. Termasuk sumber daya alam di negara ini.
Hal itu merujuk pada rencana pemerintah untuk memberikan izin tambang pada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola pertambangan.
"Al-Quran juga telah mengajarkan kita semua bahwa sesungguhnya kekayaan itu harus didistribusi secara merata, tidak boleh hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu," kata Bahlil saat Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu, 16 Maret 2025.
Fraksi Golkar dan Partai Koalisi lain, jelas Bahlil, memberikan prioritas kepada organisasi kemasyarakatan hingga organisasi keagamaan.
Baca Juga: RUU TNI Diklaim Netral Menjauh dari Dwi Fungsi, Tapi Mengapa Peran Militer di Sipil Semakin Meluas?
Dalam hal ini misalnya Nahdlatul Ulama (NU) telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kemudian Muhammadiyah disebut akan menyusul untuk diberikan IUP.
"Termasuk tokoh-tokoh atau organisasi Gereja, Buddha, Hindu, Konghucu yang memang merasa membutuhkan," ucapnya.
"Insyaallah atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kita akan membuka dan Golkar salah satu partai yang mendukung hal ini agar semua bisa merata," tambah Bahlil.
Golkar dengan Partai Koalisi lain mencoba membangun reformulasi kebijakan perundang-undangan, khususnya dibidang Sumber Daya Alam (SDA).
Baca Juga: Begini Profil AKBP Fajar Widyadharma yang Lakukan Pencabulan Kepada Balita 3 Tahun
"Selama ini kita tahu sumber daya alam kita khususnya di sektor minerba kalau kita ingin mendapatkan IUP harus lewat tender," ucapnya.
"Kalau lewat tender pengusaha UMKM, pengusaha koperasi, pengusaha daerah rasanya sulit untuk menembus ruang-ruang yang ada di Jakarta dan saya pernah merasakan itu," katanya.