Selain substansi revisi UU, yang menjadi perhatian publik adalah besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk menggelar rapat di hotel berbintang.
Dikutip dari platform X/Twiter menyebutkan bahwa harga hotel Fairmont Jakarta di kisaran Rp3.388.000 - Rp3.726.800.
Belum lagi adanya kemungkinan beberapa anggota yang "pura-pura" tidak menerima amplop, tetapi tetap mengajukan bon untuk dirapel kembali.
Fenomena ini semakin memperkuat anggapan bahwa ada pemborosan anggaran negara dalam rapat-rapat semacam ini.
"Lumayan sih, plus itu banyak banget orangnya. Kaga kebayang udah rapat di situ terus nerima amplop coklat 7-8 juta (cost 2 hari) buat dirapel. Oh belum lagi kalau tiba-tiba orangnya pura-pura nggak nerima amplop terus minta bonnya buat dirapel lagi," ujar @rad***.
Baca Juga: 2 Shio Paling Beruntung Besok, 17 Maret 2025, Keuangan Meroket!
DPR Harus Transparan dalam Penggunaan Anggaran
Kritik masyarakat terhadap lokasi dan biaya rapat ini seharusnya menjadi evaluasi bagi DPR dalam mengelola anggaran.
Jika efisiensi menjadi prioritas pemerintah, maka DPR pun seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menghemat pengeluaran.
Meskipun alasan konsinyering dikemukakan, publik tetap berhak untuk mengetahui apakah pemilihan tempat ini memang memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap hasil rapat.
Jangan sampai anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat justru habis untuk fasilitas mewah.
Masyarakat berhak mempertanyakan transparansi dan efisiensi anggaran DPR dalam membahas UU yang berdampak besar bagi negara.
Jika DPR menginginkan kepercayaan publik, maka transparansi dalam penggunaan anggaran harus dikedepankan, bukan sekadar alasan teknis semata.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
