POSKOTA.CO.ID - Komisi I DPR RI resmi menetapkan susunan Panitia Kerja (Panja) yang akan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) periode 2024–2029.
Panja ini disusun dalam rapat internal Komisi I pada 27 Februari 2025, dengan melibatkan sejumlah anggota dewan lintas fraksi.
Panja RUU TNI ini dibentuk di tengah sorotan tajam publik terkait sejumlah isu strategis dalam revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Baca Juga: 3 Aktivis Dilaporkan ke Polisi Usai Kritik Rapat RUU TNI, YLBHI: Keliru dan Dugaan Kriminalisasi
Meski proses pembahasannya menuai kontroversi karena dilaksanakan di hotel mewah, perhatian kini tertuju pada siapa saja wakil rakyat yang duduk di balik pembahasan undang-undang penting tersebut.
Pimpinan Panja RUU TNI
Di posisi puncak, Komisi I DPR RI menunjuk Utut Adianto, legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai Ketua Panja. Utut, yang juga pernah menjabat Wakil Ketua DPR, dipercaya memimpin pembahasan revisi UU yang akan menentukan arah kebijakan pertahanan negara ke depan.
Empat wakil ketua mendampingi Utut dari fraksi berbeda, menandakan komitmen DPR RI menghadirkan keberagaman suara dalam proses legislasi ini. Mereka adalah:
- Dave Akbarshah Fikano Laksono (Fraksi Golkar, Dapil Jawa Barat VIII)
- G. Budisatrio Djiwandono (Fraksi Gerindra, Dapil Kalimantan Timur)
- Ahmad Heryawan (Fraksi PKS, Dapil Jawa Barat II)
- Anton Sukartono Suratto (Fraksi Demokrat, Dapil Jawa Barat VI)
- Anggota Panja dari Berbagai Fraksi
Baca Juga: Tolak RUU TNI, Bintang Emon: Ini Kemunduran, Pisau Jangan Dipaksa Jadi Pulpen
Selain pimpinan, Panja RUU TNI ini diperkuat oleh anggota dari delapan fraksi di DPR RI. Berikut rincian lengkapnya:
Fraksi PDIP
- Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M. (Jawa Barat IX)
- Junico B.P. Siahaan, S.E. (Jawa Barat I)
- Ir. Rudianto Tjen (Bangka Belitung)
- H. Rachmat Hidayat, S.H. (Nusa Tenggara Barat II)
Fraksi Golkar
- Nurul Arifin, S.Sos., M.Si. (Jawa Barat I)
- Yudha Novanza Utama (Sumatera Selatan I)
- Gavriel P. Novanto (Nusa Tenggara Timur II)
Fraksi Gerindra
- Ir. H. M. Endipat Wijaya, M.M. (Kepulauan Riau)
- Rachel Mariam Sayidina (Jawa Barat II)
- Sabam Rajagukguk (Sumatera Utara II)
Fraksi NasDem
- Andina Thresia Narang, B.Comm. (Kalimantan Tengah)
- Amelia Anggraini (Jawa Tengah VII)
Fraksi PKB
- H. Oleh Soleh, S.H. (Jawa Barat XI)
- H. Taufiq R. Abdullah (Jawa Tengah VI)
Fraksi PKS
- Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. (Banten II)
Fraksi PAN
- Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc. (Jawa Barat IX)
- Slamet Ariyadi, S.Psi., M.Sos. (Jawa Timur XI)
Baca Juga: Satpam Hotel Fairmont Laporkan Koalisi Masyarakat Sipil karena Aksi di Rapat RUU TNI
Fraksi Demokrat
- Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Banten I)
- Panja RUU TNI, Misi Berat di Tengah Sorotan
Para anggota Panja ini mengemban tugas strategis untuk merumuskan revisi aturan terkait TNI yang menyangkut masa depan reformasi sektor pertahanan. Beberapa pasal dalam revisi RUU TNI dinilai krusial, termasuk ketentuan soal peluang prajurit aktif menduduki jabatan sipil.
Penunjukan para anggota Panja dari berbagai daerah pemilihan diharapkan membawa aspirasi masyarakat yang beragam. Namun, di sisi lain, publik juga menuntut proses pembahasan yang lebih transparan dan akuntabel, mengingat RUU ini menyangkut prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil atas militer.