20 Tokoh dan Ormas Sipil yang Menolak RUU TNI, Dwifungsi TNI adalah Sejarah Kelam Militerisme di Indonesia

Belajar dari pengalaman Filipina di bawah Rodrigo Duterte, pelibatan militer dalam perang melawan narkotika justru berujung pada pelanggaran HAM yang luas.

Seruan Penolakan dari Masyarakat Sipil

Mengingat berbagai permasalahan dalam revisi UU TNI ini, para tokoh dan organisasi masyarakat sipil menyatakan penolakan tegas terhadap DIM RUU TNI.

Mereka menilai bahwa revisi ini tidak hanya mengancam demokrasi tetapi juga bertentangan dengan semangat reformasi.

Sebagai gantinya, mereka mendesak pemerintah dan DPR untuk:

• Melakukan modernisasi alutsista guna meningkatkan daya tempur TNI.
• Meningkatkan kesejahteraan prajurit agar profesionalisme TNI tetap terjaga.
• Mendorong reformasi peradilan militer demi kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

Daftar Tokoh dan Organisasi yang Menolak RUU TNI

Berbagai tokoh nasional telah menyuarakan penolakannya terhadap revisi UU TNI, di antaranya:

Tokoh yang Menyatakan Penolakan:

1. Nursyahbani Katjasungkana
2. Usman Hamid
3. Pdt. Ronald Richard Tapilatu
4. Rafendi Djamin
5. Al A'raf
6. Pdt. PENRAD SIAGIAN, S.Th., M.Si., Teol.
7. KH Rakhmad Zailani Kiki

Organisasi Masyarakat Sipil yang Turut Menolak:

1. Imparsial
2. YLBHI
3. KontraS
4. PBHI Nasional
5. Amnesty International Indonesia
6. ELSAM
7. Human Rights Working Group (HRWG)
8. WALHI
9. SETARA Institute
10. Centra Initiative
11. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
12. LBH Pers
13. LBH Masyarakat
14. LBH Surabaya Pos Malang
15. Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP)
16. Public Virtue
17. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
18. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
19. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
20. Lembaga Peradaban Luhur (LPL)

Baca Juga: Gagal Melaju ke Final All England 2025, Sabar/Reza Akui Konsistensi Leo/Bagas

Dwifungsi TNI Jilid 2 Mungkinkah Terjadi?

Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi memandang belum ada potensi ataupun indikasi Revisi UU TNI bertujuan untuk mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru.

Berdasarkan usulan revisi yang disampaikan pemerintah, ia menyebut ada dua fokus utama yang hendak diatur yakni terkait penempatan prajurit aktif di lima kementerian dan lembaga serta penundaan batas usia pensiun atau masa aktif.

Pada poin pertama, ia menilai sejatinya bukan merupakan hal yang baru. Pasalnya selama ini anggota TNI memang sudah ditempatkan pada Kementerian Kelautan Perikanan, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan BNPB

Kesimpulan

Revisi UU TNI yang diajukan pemerintah menuai kritik luas karena dianggap mengancam demokrasi dan mengembalikan praktik Dwifungsi TNI.

Dengan mengabaikan peran DPR dalam operasi militer selain perang, serta memperluas jabatan sipil untuk militer aktif, revisi ini dapat mengarah pada militerisme yang bertentangan dengan prinsip reformasi sektor keamanan.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya memperkuat supremasi sipil dan profesionalisme militer. Oleh karena itu, revisi UU TNI yang diajukan pemerintah harus ditolak, dan fokus reformasi harus dialihkan pada modernisasi alutsista serta peningkatan kesejahteraan prajurit guna menjaga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.