Survei ini bertujuan untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan sosial, termasuk BPNT. Dalam survei ini, penerima bantuan akan diminta menjawab sekitar 40 pertanyaan yang mencakup kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan keluarga.
Pendamping PKH akan mengunjungi rumah-rumah KPM untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
KPM diharapkan untuk menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan terbuka agar bantuan dapat tepat sasaran. Proses verifikasi ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.
Dengan adanya perkembangan positif ini, diharapkan BPNT tahap pertama dapat segera cair sebelum Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) 2025. BPNT diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, terutama di tengah tantangan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca Juga: Cara Tarik Tunai Saldo Dana Bansos PKH Rp600.000 dari ATM BSI
Imbauan untuk KPM
KPM diimbau untuk terus memantau informasi resmi terkait pencairan BPNT melalui kanal komunikasi yang disediakan oleh pemerintah, seperti aplikasi Cek Bansos, website resmi, atau melalui operator desa.
Hindari informasi yang tidak jelas sumbernya atau berpotensi menyesatkan. Selain itu, pastikan data keluarga sudah terdaftar dengan benar dan lengkap untuk menghindari kendala dalam proses pencairan.
Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, operator desa, dan KPM, diharapkan penyaluran BPNT tahap pertama ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga yang membutuhkan.