LEBAK, POSKOTA.CO.ID - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Lebak, mencatat masih ada sebanyak 42 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum tertangani.
Pasalnya, dari sebanyak 334.000 rumah tinggal di Lebak, ada sebesar 12 sampai 18 persen nya itu RTLH atau sekitar 49 ribu, dan yang belum terselesaikan tercatat sebanyak 42 ribu RTLH.
Kepala DPRKPP Lebak, Lingga Segara mengungkapkan, tahun 2025 ini pihaknya baru mampu menangani sebanyak 50 unit RTLH, karena anggaran untuk penanganan RTLH tersebut tahun ini hanya sebesar Rp 1 miliar.
"Anggaran yang disediakan untuk 50 unit rumah sebesar Rp 1 miliar, dan masing-masing biaya penanganan RTLH itu sebesar Rp 20 juta per rumah," kata Lingga, Rabu 12 Maret 2025.
Baca Juga: Tahun Ini, Lurah Sawangan Baru Akan Perbaiki 12 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Dikatakannya, untuk skema bantuan RTLH tersebut melalui transfer bank ke masing-masing rekening penerima bantuan RTLH tersebut.
"Jadi, bantuannya langsung berupa uang tunai yang ditransfer ke masing-masing rekening penerima. Namun tetap, dalam pelaksanaan pembangunan RTLH itu dilakukan pendampingan," katanya.
Lingga menjelaskan, di Kabupaten Lebak sendiri ada sebanyak 334.000 rumah tinggal, dari jumlah sebanyak itu ada 49 ribu RTLH. Kemudian, dari penanganan yang sudah dilakukan setiap tahun, tersisa 42 RTLH yang belum diselesaikan.
"Karena kita memiliki keterbatasan anggaran juga, makanya baru bisa menangani segitu. Tapi Alhamdulillah sedikit-sedikit kita tangani," ujarnya.
Ia mengakui, penanganan RTLH di Lebak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga ada bantuan dari pemerintah Pusat dan Provinsi Banten.
"Setiap tahun kita dapat. Dari Pemprov Banten bantuannya itu 108 unit, dari Pusat 199 unit lebih," ujarnya.
.jpg)
.jpg)
