POSKOTA.CO.ID - Bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan.
Setiap tahun, pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program bansos, termasuk mekanisme pencairannya.
Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah pencairan bansos 2025 akan dilakukan per KPM atau per KK?
Memahami Perbedaan KPM dan KK
Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami perbedaan antara KPM dan KK:
- KK (Kartu Keluarga): Merupakan dokumen kependudukan yang mencatat data anggota keluarga.
- KPM (Keluarga Penerima Manfaat): Adalah individu atau keluarga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. KPM terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Mekanisme Pencairan Bansos
Secara umum, pencairan bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) didasarkan pada data KPM yang terdaftar di DTKS.
Artinya, bantuan disalurkan kepada individu atau keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
- PKH: Bantuan PKH diberikan kepada keluarga yang memiliki komponen seperti ibu hamil, anak sekolah, atau lansia. Setiap komponen memiliki nominal bantuan yang berbeda.
- BPNT: Bantuan BPNT disalurkan dalam bentuk uang elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong.
Pencairan Bansos, Per KPM atau Per KK?
Berdasarkan informasi yang ada, pencairan bansos 2025 masih akan didasarkan pada data KPM.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak.
Namun, data KK tetap menjadi salah satu dasar verifikasi dalam proses penetapan KPM.
Baca Juga: KPM Harus Tahu! Inilah Penyebab Saldo Dana Bansos Tidak Cair, Cek Informasi Lengkapnya di Sini
Faktor yang Mempengaruhi Pencairan Bansos
Beberapa faktor yang mempengaruhi pencairan bansos antara lain:
- Data DTKS yang akurat dan mutakhir sangat penting untuk memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran.
- Pemerintah dapat melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pencairan bansos sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa data KPM sesuai dengan kondisi di lapangan.
Kesimpulan
Pencairan bansos 2025 masih akan didasarkan pada data KPM yang terdaftar di DTKS. Meskipun demikian, data KK tetap menjadi bagian penting dalam proses verifikasi.
Masyarakat diharapkan untuk selalu memperbarui data kependudukan dan informasi di DTKS agar dapat menerima bantuan sosial dengan lancar.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terbaru, masyarakat dapat mengakses situs web resmi Kementerian Sosial atau menghubungi dinas sosial setempat.