Optimalisasi Penyaluran Bansos Ramadan 2025: Apa Benar PKH Tahap 2 Dimajukan dan DTKS Diganti DTSEN? Cek Faktanya di Sini!

POSKOTA.CO.ID - Pemerintah berencana mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Februari dan Maret 2025, dengan memajukan pencairan tahap kedua Program Keluarga Harapan (PKH) ke pertengahan Maret 2025, bertepatan dengan bulan Ramadan.

Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan pokok selama bulan suci, saat harga pangan biasanya meningkat.

Namun, terdapat perubahan kebijakan signifikan terkait data penerima dan komponen bansos yang disalurkan.

Percepatan Pencairan PKH Tahap 2

Berdasarkan informasi dari channel Naura Vlog, PKH tahap kedua yang semula dijadwalkan April-Mei-Juni 2025 akan dimajukan ke pertengahan Maret 2025.

Baca Juga: NIK KTP Milik Penerima Bansos PKH 2025 Berhak Dapat Saldo Dana dari Pemerintah, Ini Jadwal dan Kategori Penerimanya

Pemajuan ini bertujuan memastikan bansos tersalurkan sebelum Lebaran, sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mengalokasikan dana untuk persiapan hari raya.

Selain PKH, bansos lain seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan BLT BBM juga diprediksi mengalami percepatan pencairan.

Perubahan Data Penerima dan Penghapusan 30 persen KPM

Kabar kurang menggembirakan datang dari pergantian basis data penerima bansos. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) resmi digantikan oleh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pergantian ini berdampak pada penghapusan 30 persen penerima PKH dan BPNT di tahap kedua akibat kriteria yang lebih ketat. Beberapa faktor penyebab penghapusan meliputi:

• Penggunaan listrik di atas 450 volt (non-subsidi).
• Adanya anggota keluarga berpenghasilan UMR/UMK atau terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
• Efisiensi anggaran dan penghapusan penerima ganda (double bantuan).
• KPM yang terdampak akan digantikan oleh calon penerima baru yang lolos verifikasi DTSEN.
• Hanya Tiga Komponen PKH yang Disalurkan

Pada tahap kedua, PKH akan difokuskan pada tiga komponen:

• Kesehatan: Ibu hamil dan balita.
• Pendidikan: Siswa SD, SMP, dan SMA.
• Kesejahteraan Sosial: Lansia dan penyandang disabilitas.

Komponen lain, seperti bantuan untuk anak di bawah lima tahun di luar balita, kemungkinan tidak lagi disertakan.