Istilah "Akhlak BUMN" belakangan ini sering digaungkandi platform media sosial X (Twitter oleh netizen. Hal ini sebagai upaya untuk memperbaiki moral dan etika di lingkungan BUMN.
Akhlak BUMN mencakup nilai-nilai seperti integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial.
Namun, nilai-nilai ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti dengan tindakan nyata. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa BUMN benar-benar beroperasi dengan prinsip-prinsip good governance.
Liga Korupsi Indonesia mungkin hanya sebuah sindiran, tetapi ia mencerminkan realitas pahit yang harus kita hadapi. Korupsi di BUMN bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik.
Akhlak BUMN dan UU Perampasan Aset bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola di sektor publik. Namun, tanpa komitmen dan tindakan nyata, semua ini hanya akan menjadi wacana belaka.
Jadi, kapan kita benar-benar akan melihat perubahan? Jawabannya ada di tangan kita semua.
Dengan artikel ini, diharapkan pembaca bisa lebih memahami kompleksitas masalah korupsi di BUMN dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.
Semoga artikel ini bisa menjadi pengingat bahwa perbaikan moral dan tata kelola adalah tanggung jawab kita bersama.
