POSKOTA.CO.ID - Bantuan sosial (bansos) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
Ada berbagai jenis bansos yang disalurkan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda).
Dua di antaranya yang cukup dikenal adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos yang disalurkan oleh pemerintah provinsi (Pemprov).
Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apakah mungkin menerima kedua jenis bansos ini secara bersamaan? Berikut penjelasannya:
Penerimaan Bansos PKH
PKH merupakan program bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan.
Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat (KPM), terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Penyaluran bansos PKH ini diatur langsung oleh pemerintah pusat.
Penerimaan Bansos Pemprov
Selain PKH, pemerintah provinsi juga memiliki program bansosnya masing-masing.
Jenis dan besaran bansos Pemprov dapat berbeda-beda, tergantung pada kebijakan masing-masing daerah.
Penyaluran bansos dari Pemprov ini, memiliki aturan dan kebijakan yang berbeda setiap daerahnya.
Apakah Bisa Menerima Keduanya?
Pada dasarnya, penerimaan bansos PKH dan bansos Pemprov secara bersamaan dimungkinkan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
Syarat dan Ketentuan
Setiap program bansos memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Pastikan Anda memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing program.
Basis Data Terpadu (BDT)
Pemerintah menggunakan BDT sebagai acuan dalam penyaluran bansos.
Jika nama Anda terdaftar dalam BDT sebagai penerima PKH, hal itu tidak otomatis menghalangi Anda untuk menerima bansos Pemprov, selama Anda memenuhi syarat.
Kebijakan Pemda
Beberapa Pemda mungkin memiliki kebijakan khusus terkait penerimaan bansos ganda.
Sebaiknya, Anda mencari informasi lebih lanjut ke Dinas Sosial setempat untuk memastikan aturan yang berlaku di daerah Anda.
Baca Juga: Bansos PKH 2025 Tahap 1 Segera Cair untuk KPM Terpilih, Segini Besaran Dana yang Diterima
Untuk mengetahui informasi yang paling akurat, masyarakat dapat melakukan pengecekan langsung melalui Dinas Sosial di daerah masing-masing.
Dengan adanya informasi yang jelas, diharapkan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam menerima bantuan sosial dari pemerintah.
