POSKOTA.CO.ID - Komisi II DPR RI menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) yang berujung pada perintah pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa wilayah.
Keputusan tersebut diambil setelah sejumlah calon kepala daerah didiskualifikasi akibat ketidaksahan status pencalonan mereka.
Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mengkritik keras kejadian ini, menyebutnya sebagai akibat dari kelalaian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Ini murni akibat keteledoran KPU dan Bawaslu. DKPP harus turun tangan, mengusut tuntas, dan menggelar sidang atas permasalahan ini," tegas Indrajaya dalam pernyataannya kepada wartawan Selasa, 25 Februari 2025.
Baca Juga: MK Diskualifikasi Ade Sugianto dari Pilkada Tasikmalaya, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang
Beberapa putusan MK yang memerintahkan PSU antara lain melibatkan Calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Calon Wakil Bupati Tasikmalaya, Calon Wakil Gubernur Papua, serta Calon Bupati Boven Digoel, Papua Selatan.
"Ini sangat memprihatinkan. Seharusnya verifikasi administrasi pencalonan tuntas sejak tahap pendaftaran di KPU," ujar legislator dari Fraksi PKB tersebut.
Menurut Indrajaya, kejadian serupa kerap berulang dalam setiap pilkada. Dalam perspektif kode etik penyelenggara pemilu, baik disengaja maupun tidak, KPU dan Bawaslu tetap harus bertanggung jawab.
Jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum. Namun bila tidak, maka itu mencerminkan ketidakprofesionalan dan kelalaian yang tidak bisa ditoleransi.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut harus diberikan sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terulang.
.jpg)
