Danantara bertugas menyatukan serta mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara lebih efisien, sehingga kekayaan negara dapat dikelola dengan pendekatan investasi yang lebih terintegrasi.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Lembaga ini diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas, dengan proyeksi peningkatan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun.
Fokus pada Investasi Berkelanjutan
Danantara akan menyalurkan sumber daya dan aset negara ke berbagai proyek strategis yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan, industri manufaktur canggih, hilirisasi sumber daya alam, serta ketahanan pangan.
Dasar Hukum dan Struktur Organisasi
Pembentukan Danantara merujuk pada revisi ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Rencananya, peluncuran resmi lembaga ini akan dilakukan pada 24 Februari 2025.
Pada tahap awal operasionalnya, Danantara akan mengelola aset dari tujuh perusahaan BUMN utama, yaitu Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID. Total aset yang akan dikelola diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS atau setara dengan Rp9.729 triliun.
Baca Juga: Danantara Bebas dari Audit KPK? Ini Faktanya Sebelum Peluncuran Resmi 24 Februari 2025
Peran dan Fungsi Utama
Superholding BUMN
Danantara akan berfungsi sebagai induk usaha (superholding) yang bertugas mengkonsolidasikan aset-aset BUMN guna meningkatkan efisiensi serta daya saing di tingkat global.
Pengelolaan Dividen dan Investasi
Sebagai pengelola utama, lembaga ini akan menyalurkan dividen dan aset BUMN yang sebelumnya langsung masuk ke APBN, untuk kemudian diinvestasikan kembali ke sektor-sektor strategis guna memacu pertumbuhan ekonomi.
Katalisator Ekonomi Nasional
Danantara diharapkan menjadi penggerak utama dalam meningkatkan investasi di berbagai sektor prioritas, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Melalui pendirian Danantara, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, meningkatkan efisiensi BUMN, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
.png)
.png)
