POSKOTA.CO.ID - Pertanyaan mengapa pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2025 ditolak sering kali diajukan oleh mereka yang gagal mendapatkan persetujuan setelah mengajukan permohonan kredit atau pinjaman.
Terlebih lagi, KUR Bank Rakyat Indonesia (BRI) dianggap sebagai solusi terbaik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memerlukan dana untuk mengembangkan bisnis mereka.
Meskipun demikian, terdapat beberapa saran yang dapat diikuti agar pengajuan KUR BRI 2025 dapat disetujui oleh pihak bank.
Dari segi regulasi, calon peminjam yang berhak menerima KUR harus benar-benar memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator No. 1 Tahun 2023 tentang KUR.
Baca Juga: Tabel Angsuran Cicilan KUR Mandiri 2025 dengan Plafon hingga Rp100 Juta Tenor Kredit Panjang
Bagi calon peminjam yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, pengajuan mereka hampir pasti akan ditolak.
KUR BRI 2025 adalah pinjaman dengan bunga rendah yang khusus ditujukan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka.
Penyebab Pengajuan KUR BRI Ditolak
Berikut adalah 5 alasan umum mengapa pengajuan KUR BRI sering ditolak:
1. Dokumen persyaratan tidak lengkap
Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan KUR BRI bervariasi tergantung pada jenis KUR yang diajukan. Secara umum, persyaratan KUR BRI meliputi
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Akta Nikah (bagi yang sudah menikah)
- Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman di atas Rp 50 juta
- surat izin usaha atau keterangan usaha
- rekening koran atau buku tabungan yang menunjukkan aktivitas transaksi usaha
- pas foto terbaru
- surat perjanjian kerja (khusus untuk KUR TKI).
2. Usaha berjalan kurang dari 6 bulan
Bagi usaha yang berjalan kurang dari 6 bulan, peminjam dapat mengajukan KUR Super Mikro BRI. KUR Super Mikro tidak mensyaratkan usaha minimal 6 bulan.
Syarat KUR Super Mikro BRI:
- Calon peminjam belum pernah mengakses pembiayaan KUR sebelumnya.
- Pekerja yang terkena PHK atau ibu rumah tangga yang memiliki usaha produktif skala mikro.
- Memiliki bukti telah mengikuti pelatihan atau adanya pendampingan dari keluarga yang telah memiliki usaha.
- Plafon pinjaman maksimal Rp10 juta.
.png)
.jpg)
