POSKOTA.CO.ID - Isu tidak adanya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2025 ini muncul bersamaan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa ada sekira 300-400 ribu jabatan atau formasi yang kosong.
Meski efisiensi tengah dijalankan oleh pemerintah, belum ada keputusan jika seleksi pegawai pemerintah di tahun 2025 diundur sampai tahun depan atau dibatalkan.
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka. Sebab, pihak PANRB pun masih menunggu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembukaan seleksi CPNS 2025.
Baca Juga: Usul Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024, Simak Alurnya
Efisiensi Anggaran Hanya untuk Belanja Barang dan Modal
Secara tidak langsung, kebijakan efisiensi ini tidak menyebutkan terkait belanja pegawai atau nantinya dalam perekrutan ASN di tahun 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan jika kebijakan ini tidak berdampak pada rekrutmen CPNS dan hanya berdampak pada belanja barang dan modal, seperti:
- Alat tulis kantor (ATK)
- Kegiatan seremonial
- Rapat, seminar, dan sejenisnya
- Kajian dan analisis
- Diklat dan bimbingan teknis (bimtek)
- Honor output kegiatan dan jasa profesi
- Percetakan dan souvenir
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan
- Lisensi aplikasi
- Jasa konsultan
- Bantuan pemerintah
- Pemeliharaan dan perawatan
- Perjalanan dinas
- Peralatan dan mesin
- Infrastruktur
- Belanja lainnya
Kendati demikian, diperkirakan proses rekrutmen CPNS 2025 akan tetap dilaksanakan, sambil menunggu penataan pegawai pemerintah tahun 2024 yang dijadwalkan akan rampung pada Juli 2025.
Baca Juga: Daftar Instansi yang Buka Lowongan CPNS 2025, Cek Formasi dan Kualifikasinya!
Prediksinya seleksi CPNS 2025 akan dibuka antara Juli - Agustus 2025. Namun untuk lebih pasti, para pelamar dapat memantau laman resmi serta media sosial Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau PANRB.
22 Kementerian Baru dan 400 Ribu Jabatan Kosong
Adanya pembentukan 22 Kementerian/Lembaga baru di era pemerintahan Prabowo Subianto ini, membuat pemerintah butuh banyak pegawai.
.jpg)
