POSKOTA.CO.ID - Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program strategis pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Seiring perkembangan ekonomi dan perubahan regulasi, tahun 2025 membawa sejumlah ketentuan baru serta tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam mengajukan KUR.
Dalam artikel ini, Poskota akan memberikan informasi terkait penyebab penolakan pengajuan KUR serta memberikan gambaran mengenai ketentuan terbarunya agar Anda dapat lebih siap dan meningkatkan peluang persetujuan pinjaman.
Baca Juga: Inilah Jenis Pinjaman KUR BRI 2025, Cek Syarat Pengajuannya!
Penyebab Pengajuan KUR 2025 Ditolak
1. Riwayat Pinjaman Online (Pinjol)
Memiliki lebih dari satu pinjaman online atau terlalu banyak pinjaman yang aktif dapat mempengaruhi skor kelayakan Anda.
Banyaknya pinjaman yang terdaftar pada sistem dapat meningkatkan risiko dan mengurangi kepercayaan lembaga keuangan terhadap kemampuan Anda untuk mengelola kewajiban.
Meski terlihat sepele, tunggakan pinjaman online, bahkan yang nominalnya kecil seperti pulsa ponsel atau token listrik, dapat tercatat dalam Sistem Informasi Kredit (SIKP) OJK.
Data ini akan menjadi pertimbangan bagi pihak lembaga penyalur kredit dan berpotensi menjadi alasan pengajuan Anda ditolak.
Baca Juga: 5 Tanda-tanda Pengajuan Pinjaman KUR 2025 di ACC dan Tidak di ACC
2. Indikasi Judi Online
Pengajuan KUR dapat ditolak jika ditemukan indikasi bahwa rekening calon debitur digunakan untuk transaksi judi online.
Bank BRI, sebagai salah satu lembaga penyalur KUR, secara rutin melakukan pemantauan terhadap aktivitas rekening nasabah sebelum melanjutkan proses pengajuan.
Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang beredar tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, termasuk perjudian daring.
3. Ketidaksesuaian Tujuan Penggunaan Kredit
Pengajuan KUR yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti penggunaan untuk kepentingan pribadi atau non-produktif, seperti renovasi rumah atau biaya pendidikan, umumnya akan mengalami penolakan.
KUR dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, dan lembaga penyalur cenderung lebih selektif dalam memberikan pinjaman yang tidak mendukung pertumbuhan atau pengembangan usaha.
Sebagai contoh, jika dana tersebut tidak digunakan untuk membeli bahan baku atau memperluas kapasitas usaha, peluang untuk mendapatkan persetujuan akan sangat kecil.
Tips Agar Pengajuan KUR Diterima
Meskipun terdapat berbagai tantangan, pelaku usaha dapat meningkatkan peluang persetujuan pengajuan KUR dengan beberapa strategi berikut.
- Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
Periksa data Anda di SIKP OJK untuk memastikan tidak ada catatan negatif yang dapat mempengaruhi pengajuan KUR Anda. Ini mencakup catatan terkait pinjaman sebelumnya, tunggakan, dan aktivitas keuangan lainnya, termasuk riwayat transaksi online.
- Konsultasi dengan Petugas BRI
Sebelum mengajukan pinjaman, disarankan untuk melakukan konsultasi dengan petugas di unit kerja BRI untuk memastikan kelayakan pengajuan Anda. Pembicaraan langsung akan memberi Anda informasi lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur yang diperlukan.
- Kontak Langsung dengan Petugas
Memiliki akses langsung ke petugas BRI, seperti melalui WhatsApp, sangat membantu dalam mempermudah komunikasi dan mempercepat proses pengajuan KUR Anda.
- Kondisi Ekonomi Nasional
Selalu perhatikan perkembangan kondisi ekonomi nasional karena dapat memengaruhi kebijakan bank, termasuk tingkat pengajuan kredit macet. Kebijakan bank akan cenderung lebih ketat ketika ada kenaikan tingkat kredit macet secara nasional.
Ketentuan Terbaru KUR 2025
Tahun 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dalam program KUR yang diharapkan dapat menyederhanakan proses pengajuan sekaligus meningkatkan transparansi evaluasi kredit. Berikut adalah beberapa poin penting terkait ketentuan terbaru:
1. Aturan Limit Akumulasi Penerimaan KUR 2025
Pemerintah Indonesia telah menetapkan batasan maksimal dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 untuk memastikan distribusi yang adil serta mengurangi potensi ketergantungan pada kredit bersubsidi.
Berdasarkan ketentuan terbaru, pinjaman untuk sektor non-produksi seperti perdagangan dan jasa dibatasi hingga Rp100 juta, sementara sektor produksi seperti pertanian dan peternakan dapat mengajukan hingga Rp500 juta.
Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi debitur baru, tetapi juga bagi mereka yang sudah memiliki riwayat pembayaran yang lancar, sehingga semua pihak dapat mengakses dana dengan cara yang terkendali dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
2. Pembatasan Tingkat Kredit Macet (NPL)
Bank Rakyat Indonesia (BRI) menerapkan kebijakan ketat dalam mengelola tingkat kredit macet yang dikenal dengan Non-Performing Loan (NPL).
Jika dalam periode tiga bulan berturut-turut suatu unit kerja BRI mencatatkan NPL (Non-Performing Loan) lebih dari 5 persen, unit tersebut akan dikenakan larangan untuk menyalurkan KUR sampai NPL dapat turun kembali ke level yang lebih aman.
Sebagai langkah preventif, debitur sangat dianjurkan untuk melakukan konsultasi dengan petugas BRI guna memastikan kelayakan pengajuan pinjaman sebelum proses pengajuan dimulai.
3. Pembatasan Kenaikan Batas Kredit
Kenaikan batas kredit maksimum kini dibatasi hanya sebesar 30 persen dari jumlah batas kredit terakhir yang diberikan.
Langkah ini diambil guna meminimalisir potensi kredit bermasalah, terutama di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak stabil.
4. Larangan Kredit Ganda
Pasangan suami istri dilarang mengajukan pinjaman KUR secara bersamaan, kecuali untuk kredit konsumtif. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah potensi risiko tunggakan yang dapat membebani kedua pihak dan menjaga kelancaran proses pembiayaan.
5. Penyelesaian Pinjaman Sebelumnya
Pengajuan KUR baru hanya dapat dilakukan setelah pinjaman sebelumnya dilunasi. Debitur yang masih memiliki kredit modal kerja atau investasi dari BRI atau lembaga lain juga tidak memenuhi syarat untuk menerima KUR.
Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kendala yang sering ditemui dalam pengajuan KUR serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan peluang persetujuan pinjaman di era KUR 2025.