POSKOTA.CO.ID - Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono mengungkapkan sebanyak empat kepala daerah asal PDI Perjuangan di Jawa Barat tidak mengikuti retreat yang diadakan Kementrian Dalam Negeri di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah yang dimulai hari ini Jumat, 21 Februari 2025.
Hal ini sesuai dengan instruksi tegas dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang diperkuat dengan dikeluarkannya surat Instruksi langsung dari Megawati. Bahkan diakui Ono, dirinya sedang bersama beberapa kepala daerah dari PDIP di Jawa Barat, di antaranya Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kuswari, serta Bupati Pangandaran Citra Pitriyami.
"Saat ini saya sedang bersama kepala daerah yang berasal dari kader PDIP di Jawa Barat, yakni Pak Imron selaku Bupati Cirebon, Pak Tri Wali Kota Bekasi, Pak Ade Kuswari Bupati Bekasi, serta Ibu Citra Bupati Pangandaran," ujar Ono melalui unggahan di akun Instagram pribadinya dengan akun @ono_surono yang dikutip Poskota pada Juma, 21 Februari 2025.
Baca Juga: Wamendagri Ungkap 47 Kepala Daerah Absen dari Retreat di Akmil Magelang, Efek Instruksi Megawati?
Ia menambahkan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ono menjelaskan bahwa pada Kamis malamm 20 Februari 2025, Megawati menerbitkan sebuah surat instruksi yang meminta para kepala daerah dari PDIP agar menunda kehadiran mereka dalam agenda retret yang diselenggarakan di Magelang, Jawa Tengah.
"Kemarin, Ketua Umum telah mengeluarkan surat yang meminta mereka untuk tidak dulu menghadiri kegiatan di Magelang sampai ada arahan selanjutnya," jelasnya.
Retreat tersebut merupakan program yang diadakan pemerintah pusat untuk kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024, yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Acara tersebut juga dijadwalkan dihadiri oleh Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Ono menyebutkan bahwa PDIP sedang melakukan kajian hukum terkait kegiatan tersebut, termasuk mempertimbangkan manfaat serta relevansinya dengan tugas utama kepala daerah. "Kami juga mengkaji bagaimana para kepala daerah dapat menjalankan tugas mereka secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pengabdian terbaik," tambahnya.
Keputusan beberapa kepala daerah dari PDIP di Jawa Barat untuk tidak hadir dalam retret ini, menurut Ono, semata-mata didasarkan pada instruksi dari DPP PDIP yang masih dalam proses evaluasi. "Saat ini mereka menunggu arahan lebih lanjut," ujarnya.
Sebelumnya, Megawati juga telah mengeluarkan instruksi harian yang meminta para kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang. Arahan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap dinamika politik terkini, termasuk kasus hukum yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang tengah ditangani oleh KPK.
Sementara itu, Dari total 503 kepala daerah yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 47 orang diketahui tidak menghadiri retreat atau orientasi kepemimpinan kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Acara ini berlangsung selama satu pekan, mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa selain 47 kepala daerah yang absen tanpa alasan jelas, ada enam lainnya yang telah mengajukan izin sebelumnya.
Lima di antaranya berhalangan hadir karena kondisi kesehatan, sementara satu lainnya memiliki urusan keluarga yang mendesak. "Kami tidak mengetahui secara pasti alasan ketidakhadiran 47 kepala daerah tersebut. Namun, kami tetap meminta mereka mengirimkan perwakilan, baik dari wakil kepala daerah maupun sekretaris daerah," beber Bima kepada wartawan saat mendampingi para peserta retreat di Ksatrian Akmil Magelang pada Jumat sore, 21 Februari 2025.
Menurutnya, kegiatan ini sangat penting, tidak hanya untuk memahami kebijakan pemerintah pusat tetapi juga sebagai ajang sinkronisasi antara pusat dan daerah. Selain itu, forum ini juga memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain.
Dari 436 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 orang diberikan tanda khusus berupa gelang merah. Hal ini menandakan bahwa mereka memiliki kondisi kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, misalnya baru saja menjalani operasi atau mengidap penyakit tertentu.
"Kami tetap mengizinkan mereka mengikuti program ini, tetapi dengan perhatian ekstra. Beberapa kegiatan juga diberikan dispensasi bagi mereka yang membutuhkan," tegas Bima.