POSKOTA.CO.ID - Dalam beberapa hari terakhir, pencairan bantuan sosial yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terus berlangsung.
Update terkini menyebutkan bahwa secara serentak tiga KKS Bank Himabara, yakni Bank BNI, Bank BSI, dan Bank Mandiri mulai mencairkan bantuan untuk para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya bagi yang statusnya belum berubah.
Proses pencairan saldo dana bansos PKH dan BPNT ini merupakan bagian dari alokasi tahap pertama untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025.
Baca Juga: Pencairan Dana Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Segera Dijadwalkan, Cek Nama Anda Sekarang!
Proses Pencairan Bansos Kemensos dan Update Terkini
Dilansir dari kanal YouTube Ariawanagus, pencairan bantuan yang disampaikan melalui tiga bank tersebut menunjukkan bahwa meskipun masih ada beberapa KPM yang menyatakan saldo bantuan belum masuk, proses pendistribusian tetap berjalan secara bertahap.
Berdasarkan informasi per tanggal 19 Februari kemarin, terdapat contoh pencairan saldo dana basnsos Kemensos sebagai berikut:
- Bank BNI: Tercatat saldo sebesar Rp59.000 pada salah satu KKS. Meskipun nominal ini menunjukkan adanya potongan administrasi, bantuan PKH seharusnya mencapai sekitar Rp600.000. Selain itu, beberapa KKS di Bank BNI juga menerima pencairan BPNT.
- Bank BSI: Informasi menunjukkan bahwa salah satu KKS mencatat transaksi bantuan sembako dengan nilai Rp600.000, yang sudah masuk ke rekening penerima.
- Bank Mandiri: Meskipun jumlah yang dicairkan tidak begitu banyak, bantuan BPNT di bank ini juga terus berlanjut secara konsisten.
Pencairan bantuan dilakukan secara konsisten setiap harinya, walaupun alur pencairan masih bertahap, terutama bagi para KPM yang belum menerima dana, masyarakat dihimbau untuk selalu mengecek saldo secara berkala dan memastikan status di Cek Bansos telah berubah sesuai dengan periode terbaru.
Sementara itu, pihak penyelenggara mengambil data dari berbagai sumber resmi pemerintah, seperti data DTSEN, DTKS, serta P3KE. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran.
Sistem yang dinamis ini juga memungkinkan terjadinya pembaruan data, di mana apabila seseorang sudah dianggap mampu atau sudah sejahtera, status KPM-nya dapat dicabut.
Dengan demikian, ada kemungkinan beberapa penerima bantuan tidak akan menerima bantuan penuh selama setahun jika terdata sebagai warga yang sudah memenuhi kriteria kesejahteraan.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
