POSKOTA.CO.ID - Pencairan saldo dana bansos Rp600.000 dari subsidi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap satu 2025 kali ini dilakukan melalui Rekening BNI di wilayah ini.
Saldo sebesar Rp600.000 bisa digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan pangan yang dimiliki per tiga bulan sekali.
Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019, penyaluran BPNT diberikan khusus kepada masyarakat miskin dan rentan yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Pastinya penerima juga wajib memenuhi syarat agar bisa mendapat BPNT tahap 1 2025.
Syarat Penerima BPNT Tahap 1 2025
Berikut syarat penerima BPNT tahap 1 2025:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Memiliki KTP Elektronik (e-KTP) sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia
- Termasuk dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan
- Tidak tergolong dalam kelompok ASN, Polri, atau TNI
- Tidak sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja, BLT subsidi gaji, atau BLT UMKM
- Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI.
Jika telah lolos tahap persyaratan, KPM bisa melakukan pengecekan terhadap NIK e-KTP yang dimiliki apakah terdaftar atau tidak melalui situs cek bansos.
Cara Cek Status Penerima BPNT Tahap 1 2025
Berikut cara cek status penerima BPNT tahap 1 2025 menggunakan NIK e-KTP:
- Masuk ke laman https://cekbansos.kemensos.go.id/
- Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP
- Selanjutnya, masukkan nama penerima manfaat (PM) sesuai dengan KTP
- Masukkan kode verifikasi yang tertera di laman, kemudian klik "CARI DATA"
- Laman kemudian akan menampilkan hasil pencarian nama penerima bansos. Jika termasuk penerima, nama yang dimasukkan akan muncul beserta jenis bansos yang diterima.
- Apabila tidak, laman akan memunculkan notifikasi bahwa nama yang dimasukkan tidak ada.
Dilansir dari akun Youtube Ariawanagus, adapun saldo senilai Rp600.000 masuk ke Rekening BNI milik KPM.
Apa Itu BPNT?
BPNT merupakan salah satu program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada KPM untuk memastikan mereka mendapatkan akses terhadap pangan yang layak.
.jpeg)
.png)
.jpg)
.png)
