POSKOTA.CO.ID - Tagar 'Kabur Aja Dulu' saat ini tengah ramai diperbincangkan di berbagai media sosial, khususnya X (dulunya Twitter).
Sejak awal bulan Februari, seruan #KaburAjaDulu terpantau masih trending di X hingga saat ini, Sabtu, 15 Februari 2025.
Kemunculannya berawal dari kegelisahan masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda yang merasa sulit mendapatkan pekerjaan.
Warganet menuliskan tagar tersebut sebagai gambaran untuk memilih pindah ke luar negeri untuk mencari penghasilan.
Baca Juga: Viral Tagar Kabur Aja Dulu di Kalangan Gen Z, Begini Cara Bikin Paspor Online
Seiring viralnya tagar #KaburAjaDulu, sebagian warganet menggunakannya untuk berbagi pengalaman bekerja di luar negeri.
"#KaburAjaDulu ? Udah kabur wleee sejak 2018," tulis akun @zizah***. Ia mengunggah sejumlah potret saat berada di luar negeri.
Dalam keterangan unggahannya, ia menceritakan pengalamannya yang pernah melamar di beberapa perushaan sejak lulus SMA, namun tidak diterima.
Adapun untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, wanita tersebut mengaku tidak memiliki biaya yang cukup sehingga memilih untuk bekerja di Malaysia selama empat tahun.
Baca Juga: Istilah #KaburAjaDulu Viral di X hingga Menjadi Tren, Netizen: di Indo Semua Dipajakin
"Mau kuliah gak ada duit. Yaudah aku kerja ke Malaysia ketrima," katanya.
Warganet lain menceritakan pengalamannya yang memilih bekerja di Singapura karena susahnya mencari pekerjaan di Indonesia karena dampak Covid-19.
"#kaburajadulu ? Udah kabur wle sejak 2021, efek covid kena phk, nganggur, cari kerja susah," tulis akun @androo***.
Ia bercerita, selama kondisi menganggur ia mulai menaikan minat dan mengasah keahlian bahasa asing sehingga mendapatkan tawaran kerja di luar negeri.
"selama nganggur naikin minat dan keahlian dibahasa asing, dpt tawaran kerja di sg, try to apply, dan di approve. pajak kecil, gaji ok, lingkungan sehat. Gabrasa udh msuk thn ke 4," ujarnya.
Selain persoalan sulitnya mendapatkan pekerjaan, tagar #KaburAja dulu menjadi bahan diskusi publik akibat kenaikan Uang Kuliah Tetap (UKT), efisiensi anggaran, hingga kejehuhan masyarakat akan sistem hukum dan politik yang berjalan.
.jpg)
.jpg)
