JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil meminta Bareskrim Polri memeriksa pejabat yang lebih tinggi dari Kepala Desa (Kades) Kohod terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang.
"Mudah-mudahan aparat penegak hukum kita tidak ragu untuk menyasar ke sana. Demi untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum itu sendiri supaya masyarakat publik tahu karena ini sudah menjadi isu nasional," ujar Nasir kepada Poskota.co.id, Selasa, 11 Februari 2025.
Nasir mengatakan, seorang kades tidak mungkin bermain sendiri. Ia, katanya, baru berani melakukan suatu tindak pidana besar berupa pemalsuan ratusan sertifikat tanpa persetujuan dari atasannya.
"Enggak mungkin, dong, di desa (bermain sendiri). Kan, kultur di negeri ini enggak mungkin orang bawah itu berani tanpa ada lampu hijau dari atas," ujarnya.
Baca Juga: Adik dan Istri Kades Kohod Arsin Diperiksa Bareskrim Polri Terkait Serifikat Pagar Laut
Ia menyebut, untuk mengusut kasus ini secara tuntas, penyidik harus meminta keterangan dari pemangku kepentingan atau orang berwenang di lokasi tersebut. Apalagi keberadaan pagar laut sendiri melintasi sejumlah desa, maka dipastikan melibatkan banyak pihak, tidak hanya Kades Kohod.
"Seharusnya kepala desa atau perangkat desa di desa-desa itu ya harus dimintai keterangan. Dan diharapkan memberikan keterangan yang jujur kepada aparat penegak hukum. Lalu kemudian level selanjutnya," terang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Lebih lanjut, Nasir menegaskan, setiap pejabat berjenjang dari kepala desa, camat, hingga level kementerian harus dimintai keterangan. Hal itu dilakukan untuk mengungkap dalang yang memerintahkan pemasangan pagar laut tersebut, sehingga penanganan kasus tidak berhenti pada pemalsuan dokumen saja.
"Jadi semua pihak yang punya kewenangan itu harus dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum. Sehingga jelas juntrungannya itu jelas siapa sebenarnya pemilik kemudian mengapa itu bisa terpasang dengan rapi, melibatkan siapa saja," tegas legislator asal Aceh itu.
.jpg)
.png)
