POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahap pertama tahun 2025.
Pencairan saldo dana bansos ini diperuntukkan bagi pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat sesuai kebijakan terbaru sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bantuan ini disalurkan melalui rekening KKS BRI, BNI, Mandiri, dan BSI serta PT Pos Indonesia, tergantung pada mekanisme yang telah ditentukan bagi masing-masing penerima.
Namun, pada tahap ini, ada perubahan dalam sistem pendataan penerima manfaat, di mana pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSE) sebagai acuan utama, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Update Informasi Penyaluran Bansos PKH BPNT Tahap 1 Tahun 2025, Cek Lengkapnya di Sini!
Hal ini berdampak pada proses validasi penerima, sehingga beberapa kategori masyarakat yang sebelumnya mendapatkan bantuan mungkin tidak lagi terdaftar.
Oleh karena itu, penting bagi calon penerima untuk memahami mekanisme baru ini serta mengecek status pencairan bansos mereka agar tidak ketinggalan informasi terbaru.
Kategori Penerima yang Tidak Lagi Menerima PKH & BPNT
Dilansir dari kanal YouTube Dunia Bansos, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSE) untuk menentukan penerima bansos, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Beberapa kategori KPM yang tidak lagi menerima bantuan antara lain:
KPM yang Telah Dinyatakan Mampu oleh Pemerintah Daerah
Jika data menunjukkan bahwa penerima sudah masuk kategori mampu atau kelas menengah, maka mereka otomatis tidak lagi mendapatkan bansos, termasuk PKH dan BPNT.
KPM yang Memiliki Usaha
Penerima yang terdeteksi memiliki usaha atau pernah mengajukan pinjaman KUR kemungkinan besar tidak akan menerima bansos lagi, karena dianggap sudah memiliki sumber penghasilan yang stabil.
Penerima dengan Penghasilan di Atas UMR/UMK/UMP
Jika dalam data terbaru KPM memiliki penghasilan di atas batas minimal kesejahteraan, maka bantuan akan dihentikan agar lebih tepat sasaran.
Untuk tahap 1 ini, BPNT akan dicairkan sekaligus untuk Januari, Februari, dan Maret dengan total bantuan Rp600.000.
Sementara itu, pencairan PKH akan diberikan sesuai kategori penerima, dengan jumlah yang berbeda berdasarkan komponen yang dimiliki setiap keluarga.
Saat ini, beberapa penerima sudah berstatus SPM Disetujui, tetapi saldo dana di rekening masih kosong karena proses transfer dari bank penyalur belum selesai.
Pencairan diperkirakan akan mulai efektif pada hari kerja Senin mendatang, sehingga penerima disarankan untuk terus memantau status saldo dana mereka.
Dengan adanya perubahan sistem pendataan dari DTKS ke DTSE, penerima bantuan sosial diharapkan lebih tepat sasaran.
Bagi KPM yang masih terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT, pastikan untuk selalu mengecek status pencairan melalui kanal resmi agar tidak ketinggalan informasi penting.
Disclaimer, saldo dana dalam artikel ini merujuk kepada pencairan bantuan sosiail yang salurkan lewat KKS atau PT Pos Indonesia, bukan dompet elektronik DANA.
