POSKOTA.CO.ID - Kabar gembira datang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan bahwa pencairan dana bansos tersebut dilakukan dalam waktu dekat.
Para penerima manfaat PKH dan BPNT disarankan untuk mempersiapkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berwarna merah putih. Saldo dalam kartu ini akan segera diisi sesuai dengan kategori penerima, dengan nominal yang bervariasi.
Khusus bagi penerima manfaat yang termasuk dalam komponen ibu hamil dan balita (anak usia 0-6 tahun) yang NIK e-KTP nya telah terverifikasi oleh pemerintah akan segera menerima, saldo dana sebesar Rp750.000 dari bansos PKH tahap 1 2025.
Proses pencairan dana bansos ini akan dilakukan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri.
Penerima manfaat dapat memantau status pencairan bansos PKH 2025 melalui situs resmi dan aplikasi Cek Bansos dengan memasukkan data wilayah, nama lengkap, serta NIK sesuai e-KTP.
Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Kabar Bansos terkait pencairan tahap pertama bansos PKH 2025 telah memasuki tahap final closing. Informasi ini penting untuk diketahui oleh seluruh KPM PKH dan BPNT guna menghindari kesalahpahaman terkait pencairan dana bantuan.
Pemerintah juga memberikan instruksi tegas kepada para penerima manfaat, terutama yang memiliki KKS merah putih, untuk menggunakan dan menyimpan kartu tersebut dengan baik guna mencegah penyalahgunaan.
Jadwal Pencairan Bantuan Sosial 2025
Pencairan bansos PKH 2025 akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Tahap pertama mencakup bulan Januari, Februari, dan Maret. Sementara itu, bansos BPNT akan disalurkan setiap bulan. Untuk pencairan Januari 2025, BPNT akan diberikan sebesar Rp200.000 per KPM.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pencairan bantuan sosial guna membantu masyarakat yang terdampak perekonomian. Dengan langkah percepatan ini, diharapkan ekonomi keluarga penerima manfaat tetap stabil di tengah perubahan kebijakan pajak.
