JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berkelakar soal isu reshufle yang sempat digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Menteri yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.
"Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak progratif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden," kata Bahlil di acara Rakernas Partai Golkar, Sabtu, 8 Februari 2025.
"Jangan mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden," sambungnya.
Bahlil menyampaikan sudah sepatutnya Menteri sebagai pembantu, merajakan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam hal ini mengikuti arahan yang berkaitan dengan kebijakan untuk masyarakat.
Baca Juga: Tanggapi Anggaran IKN Diblokir, Bahlil Sebut Pemerintah Ditargetkan Pindah 2028
"Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden," jelasnya.
Fraksi Golkar sendiri mengambil sikap untuk patuh terhadap instruksi maupun arahan yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto. Termasuk dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan.
"Kami DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar 8 Menteri, 3 Wamen, 1 Gubernur Lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar," jelas Bahlil.
"Dan taulah, biarkan jangan mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden," tambahnya.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pernyataan yang mencuri perhatian terkait dengan langkah yang diduga akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
.jpg)
.png)
