.jpeg)
POSKOTA.CO.ID - Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan modal usaha dengan skema syariah.
KUR BSI 2025 tetap menjadi pilihan menarik karena menawarkan margin kompetitif serta proses pengajuan yang mudah.
Berikut adalah informasi lengkap mengenai cara mengajukan KUR BSI, limit pinjaman, dan syarat administrasinya.
Baca Juga: Pinjaman KUR Kecil BSI Bunga Flat 6 Persen Per Tahun, Syarat dan Cara Pengajuan Mudah
Limit Pinjaman KUR BSI
Berdasarkan informasi yang tersedia hingga Februari 2025, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menawarkan tiga jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon dan ketentuan sebagai berikut:
1. KUR Super Mikro
Ditujukan untuk usaha mikro atau pelaku usaha pemula dengan plafon pembiayaan hingga Rp10 juta. Program ini menggunakan akad sesuai prinsip syariah (Murabahah dan Ijarah), dengan persyaratan administrasi yang meliputi KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin Usaha. Maksimum tenor reguler adalah 36 bulan, dengan margin setara 6 persen per tahun.
2. KUR Mikro
Ditujukan bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya, dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp10 juta hingga Rp100 juta. Informasi lebih lanjut mengenai KUR Mikro dapat ditemukan melalui kanal resmi BSI.
3. KUR Kecil
Ditujukan untuk usaha yang lebih besar dengan plafon pembiayaan di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta. Program ini juga menggunakan akad sesuai prinsip syariah (Murabahah dan Ijarah), dengan persyaratan administrasi yang meliputi KTP, Kartu Keluarga (KK), NPWP, Surat Izin Usaha, dan dokumen agunan. Maksimum tenor reguler adalah 48 bulan, dengan margin setara 6 persen per tahun.
Baca Juga: Ingin Ajukan Pinjaman KUR Mandiri 2025?, Cek Caranya di Sini!
Keunggulan KUR BSI
1. Tanpa Jaminan Tambahan untuk Nominal Tertentu
KUR BSI menawarkan kemudahan bagi pelaku usaha dengan pembiayaan hingga batas tertentu tanpa perlu agunan tambahan.
Hal ini memberikan akses modal yang lebih mudah tanpa harus mengorbankan aset sebagai jaminan, sehingga mendukung pertumbuhan usaha dengan proses yang lebih fleksibel.
.jpeg)
