JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Serikat buruh berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.
Presiden Konfederas Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyebut, massa aksi menuntut beberapa hal dalam unjuk rasa tersebut.
"Kami ingin memastikan datang ke DPR RI agar UU Ketenagakerjaan yang diperintahkan oleh MK paling lama dua tahun sudah terbentuk dan isi dari UU tersebut tak boleh melanggar isi dari putusan MK yang sudah dimenangkan partai buruh," kata Said kepada wartawan, Kamis, 6 Februari 2025.
Selain itu, massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto menghapus outsourcing atau praktik perusahaan menyewa karyawan dari pihak ketiga.
Baca Juga: Terganjal Perbedaan Pendapat Buruh dan Pengusaha, Pemprov DKI Masih Kaji UMSP Jakarta 2025
"Kami menunggu kebijakan Pak Presiden Prabowo hapus outsourcing karena sudah disampaikan dari waktu ke waktu 1 tahun yang lalu hapus outsourcing," jelas Said.
Said kemudian mengkritik kinerja para menteri Kabinet Merah Putih. Menurutnya, para pembantu Prabowo itu belum becus dalam bekerja.
"Menteri DPR menjalankan fungsinya jangan semua masalah dijalankan presiden. Siapa yang membantu gak jelas, kasus PPN 13 persen Presiden turun tangan, pagar laut, kenaikan upah minimum 65 persen, kelangkaan LPG 3 kg presiden turun tangan, buat apa ada menteri?," ucap Said.
"Bagi kami, ini prinsip menteri-menteri yang tidak kapabel yang sebagaimana disampaikan Presiden, jangan menyakiti rakyat," sambungnya.
Baca Juga: Kawal Kenaikan UMP DKI 2025, Buruh Geruduk Balai Kota
Bahkan, Said mendesak Prabowo berani merombak atau reshufle para menteri dinilai tidak becus dalam bertugas.
.jpg)
