NIK KTP Anda Terpilih Sebagai Penerima Rp300.000 BLT BBM dari Pemerintah di Wilayah 2, Cek Skema Penyaluran Uang Gratis

Rabu 05 Feb 2025, 22:39 WIB
Ilustrasi uang gratis subsidi BLT BBM 2025 yang dicairkan dengan skema baru. (Sumber: Unsplash/Mufid Majnun)

Ilustrasi uang gratis subsidi BLT BBM 2025 yang dicairkan dengan skema baru. (Sumber: Unsplash/Mufid Majnun)

Oleh karena itu, setiap keluarga yang sudah terdaftar sebagai peserta diwajibkan memiliki rekening bank yang digunakan untuk pencairan dana bantuan.

Baca Juga: NIK e-KTP Tertulis Nama Anda Masuk Ketegori Penerima Dana Bansos Rp600.000 dari Subsidi PKH? Cek Info Pencairan Saldo di Sini

Skema pencairan BLT BBM terbaru ini diusung untuk menghindari adanya ketidaktepatan dalam proses penyaluran dan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan.

Adapun, data KPM yang bisa menerima uang gratis subsidi dari pemerintah ini nantinya akan diambil dari basis data milik Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).

Daftar Wilayah Pencairan BLT BBM

Pengalokasian dana bantuan ini akan dilakukan untuk daerah-daerah yang ada di wilayah 1 terlebih dahulu dan disusul untuk wilayah 2 serta 3.

Jika KPM di wilayah 1, 2, ataupun 3 yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh BPS dan Kemensos, maka bisa bersiap menerima bantuan.

Di bawah ini adalah data daerah yang masuk ke dalam wilayah 1, 2, 3 pencairan bansos.

Wilayah 1

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Riau
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Jambi
Bengkulu
Lampung
Jawa Barat

Wilayah 2

DKI Jakarta
Banten
Jawa Tengah
Yogyakarta
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur

Wilayah 3

Jawa Timur
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat

Cara Cek Penerima Subsidi BLT BBM

Masyarakat dapat memastikan lebih dulu apakah namanya terdaftar atau masih tercatat sebagai penerima saldo dana bansos dari pemerintah.

Sebab, jika sudah tidak tercatat, maka kPM bakal gagal dapat bantuan dari pemerintah.

Berita Terkait

News Update