DPRD Dorong Pemprov Jakarta Lakukan Ini Soal Kelangkaan LPG 3 Kg

Rabu 05 Feb 2025, 12:40 WIB
Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan gas LPG tiga kilogram (gas melon) di salah satu agen di Jalan Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 4 Februari 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan gas LPG tiga kilogram (gas melon) di salah satu agen di Jalan Palmerah, Jakarta Barat, Selasa, 4 Februari 2025. (Sumber: Poskota/Bilal Nugraha Ginanjar)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Francine Widjojo menekankan kepada pemerintah Provinsi (Pemprov) agar mengambil tindakan yang terstruktur soal kelangkaan gas melon atau LPG tiga kilogram bersubsidi.

"Pemprov Jakarta juga harus menjamin agar elpiji tiga kilogram tetap tersedia bagi semua warga yang berhak menggunakannya," kata Francine, Rabu, 5 Februari 2025.

Menurut dia, Pemprov Jakarta harus bisa mengantisipasi soal kelangkaan LPG 3 kilogram yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai masalah ini berlarut, terlebih saat bulan ramadhan.

Baca Juga: Pemilik Warkop di Jakbar Masih Merana karena Gas Melon Langka

"Pengurangan kuota elpiji bersubsidi ini harus bisa diantisipasi dan ditangani dengan baik. Pemprov perlu memikirkan skema-skema pembagian agar semua kalangan yang berhak memperoleh elpiji bersubsidi bisa mendapatkannya," ucapnya.

Politisi PSI ini juga meminta Pemprov Jakarta mengecek kembali data penduduk yang berhak mendapatkan LPG tiga kilogram guna memastikan penyaluran di lapangan tepat sasaran.

"Harus menjamin tidak terjadi kebocoran dalam penyaluran yang menyebabkan gas yang jumlahnya terbatas ini diterima oleh pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya," kata Francine.

Baca Juga: Lagi Korban Kelangkaan Gas 3 Kilogram Meninggal Dunia di Demak

Ia mengusulkan, salah satu cara untuk menyaring penerima LPG tiga kilogram adalah dengan meminta warga menggunakan kode QR saat membeli barang tersebut.

“Penyaringan bisa dilakukan dengan meminta agar pembelian gas elpiji subsidi menggunakan kode QR. Selain itu, Pemprov juga dapat menerbitkan kupon yang bisa digunakan oleh warga untuk membeli tabung gas tersebut,” ucap dia.

Lebih lanjut, Francine meminta Pemprov Jakarta untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal kuota LPG tiga kilogram bersubsidi di Jakarta.

Berita Terkait
News Update