POSKOTA.CO.ID - Pada akhir 2024, pemerintah Indonesia mulai melakukan perubahan besar dalam sistem kesejahteraan sosial yang melibatkan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan DTSE (Data Terpadu Sistem Ekonomi).
Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Namun, apakah perubahan ini sudah mulai berlaku dan bagaimana pengaruhnya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?
Baca Juga: Cara Daftar Bansos PKH 2025 Pakai NIK KTP di Aplikasi Resmi, Simak Panduannya!
Proses Perubahan Sistem Data Bansos
Dalam rapat koordinasi terbuka yang dilaksanakan pada 16 Januari 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa DTSE saat ini masih dalam proses pengolahan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Sistem baru ini akan mengintegrasikan data dari kementerian-kementerian lain sebagai dasar penentuan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pendamping sosial juga akan turun langsung untuk melakukan pengecekan terhadap kelayakan penerima bansos, sehingga yang tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan.
Perubahan Nama Penerima Bansos
Berdasarkan informasi yang disampaikan, KPM yang tidak lagi memenuhi syarat kesejahteraan, akan dihapus dari daftar penerima bantuan sosial baik untuk program PKH (Program Keluarga Harapan) maupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) pada tahap pertama tahun 2025.
Baca Juga: Intip Jadwal Pencairan Dana Bansos 2025 dan Cara Daftarnya, Siapkan NIK e-KTP dan KK Anda!
Perubahan ini juga berpotensi menyebabkan perubahan pada nama penerima bansos yang sebelumnya terdaftar.
Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap KPM untuk memeriksa kembali status dan data mereka, khususnya yang terkait dengan NIK e-KTP, guna memastikan apakah mereka masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
.jpg)
.png)
.jpg)
