Terima Kunjungan Wamendagri, Pj Gubernur Jakarta Bahas Konsep Algomerasi hingga Makan Bergizi Gratis

Senin 20 Jan 2025, 16:27 WIB
Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menerima kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin 20 Januari 2025. (Sumber: Dok. Kominfotik)

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menerima kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin 20 Januari 2025. (Sumber: Dok. Kominfotik)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto dan Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi membahas sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, salah satunya terkait konsep aglomerasi setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota.

Dengan konsep aglomerasi, diharapkan koordinasi antara wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) semakin kuat, khususnya di bidang transportasi terintegrasi.

Pihaknya juga terus membahas terkait pembentukan Dewan Aglomerasi yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menangani berbagai tantangan perkotaan.

"Kemendagri mulai melakukan pembahasan itu (Dewan Aglomerasi). Kami juga meminta masukan dari Pemprov DKI karena yang paham secara teknis seperti apa. Jadi kita menyusun regulasi dan aturan turunannya agar memastikan Dewan Aglomerasi ini nanti efektif untuk mengoordinasikan pembangunan lintas Jakarta dan sekitarnya," kata Bima Arya, Senin 20 Januari 2025.

Baca Juga: Jabar Ajukan 9 DOB, Wamendagri Bima Arya Tegaskan Sedang Susun Rancangan Besarnya

Ia juga membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan digunakan untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program tersebut bisa membangkitkan ekonomi daerah.

"Yang kedua, untuk APBD, kan ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi ada yang lemah. Untuk yang lemah ini tentu bukan merupakan suatu kewajiban atau keharusan. Tapi bagi yang kapasitas fiskalnya kuat, yang memungkinkan mengalokasikan itu, maka silakan dialokasikan. Karena ada beberapa model kemitraan dengan Badan Gizi Nasional," kata Bima Arya.

Pj Gubernur Teguh mengatakan, pihaknya akan mendukung jika ke depan terdapat usulan pemerintah pusat yang akan menggunakan anggaran daerah untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam hal ini kontribusi yang dimaksud yaitu berkaitan dengan penganggaran. Tahun ini diharapkan ada sekitar 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Jika dihitung satu SPPG kurang lebih 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran 459 juta untuk bersama-sama mensupport MBG," ungkap Teguh.

Berita Terkait

News Update