POSKOTA.CO.ID - Provinsi Jawa Barat mengajukan sembilan calon daerah persiapan otonom baru (CDPOB) untuk menjadi daerah otonom baru (DOB). Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiharto menyatakan hingga kini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang merancang desain besar otonomi daerah untuk menentukan formasi ideal pembagian wilayah di Indonesia.
“Saat ini, Kemendagri tengah menyusun rancangan besar terkait otonomi daerah. Dari hasil kajian itu akan diketahui kebutuhan dan formasi ideal provinsi, kabupaten, serta kota di Indonesia. Setelah itu, baru dilakukan penyesuaian,” terang Bima Arya dalam keterangan yang diterima Poskota, Sabtu 28 Desember 2024.
Bima Arya pun mengungkapkan secara nasional, sebanyak 337 usulan CDPOB telah diterima oleh Kemendagri. Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua usulan tersebut dapat disetujui menjadi daerah otonom baru (DOB) karena keterbatasan anggaran.
“Tidak memungkinkan untuk menyetujui seluruhnya karena kebutuhan dana yang sangat besar. Jika moratorium dicabut, pemekaran wilayah akan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas,” bebernya.
Ditambahkan Bima, mengena pencabutan moratorium dan persetujuan CDPOB masih memerlukan waktu. Saat ini, Kemendagri lebih memprioritaskan revisi Undang-Undang Pilkada sebagai fokus utama pada tahun mendatang.
“Proses analisis dan kajian desain besar ini masih berlangsung. Kami juga fokus pada revisi UU Pilkada yang menjadi agenda prioritas di tahun depan,” ujarnya.
Kemudian mengenai pengambilan keputusan terkait DOB juga bergantung pada ketersediaan anggaran. Disatu sisi dikatakan Bima Arya, Kemendagri sedang berupaya melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi biaya perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, dan belanja lainnya.
“Semuanya memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan kebutuhan anggaran. Untuk saat ini, efisiensi dan penghematan menjadi fokus utama kami,” tambahnya.
Bima juga menjelaskan Pemprov Jawa Barat telah mengusulkan sembilan calon wilayah baru, yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan Kabupaten Subang Utara.
“Provinsi Jawa Barat memiliki data yang lengkap untuk mendukung usulan ini, termasuk alasan yang jelas. Selain Jawa Barat, beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan juga telah mengajukan hal sama,” jelasnya.
Dapatkan berita dan informasi menarik lainnya di Google News dan jangan lupa ikuti kanal WhatsApp Poskota agar tak ketinggalan update berita setiap hari.
.jpg)
