POSKOTA.CO.ID - Kabar baik datang untuk para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.
Informasi terbaru mengenai pencairan tahap pertama untuk alokasi bulan Januari-Februari tahun 2025 kini telah dinantikan. Pada awal tahun 2025 ini, banyak KPM masih menunggu kepastian pencairan dana bantuan sosial tersebut.
Pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada e-KTP yang terkomponen sebagai kategori lansia dan penyandang disabilitas akan menerima bantuan tunai langsung senilai Rp600.000 melalui penyaluran tahap ke-1 2025 bansos PKH.
Saldo bantuan akan disalurkan ke rekening kartu KKS yang proses penerimaannya dapat diterima melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti, BNI, BRI dan bank Mandiri.
Penerima bantuan dapat melakukan pengecekkan status pencairan dengan mengkases situs resmi cekbansos yang menggunakan data wilayah, nama lengkap, NIK berdasarkan pada e-KTP Simak berikut langkah dan panduan lengkapnya.
Selain itu, bantuan beras kembali akan dicairkan pada Januari dan Februari 2025. Informasi ini disampaikan sebagai kabar gembira bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Melansir informasi dari channel YouTube 'Naura Vlog' pada, 19 Januari 2025 terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT melalui PT Pos Indonesia telah mulai disalurkan di berbagai wilayah Indonesia. Bagi yang belum menerima surat undangan pencairan, KPM diimbau untuk memantau perkembangan dan berbagi informasi di media sosial agar dapat mengetahui wilayah mana saja yang sudah menerima.
Bantuan Beras 10 Kilogram Kembali Dilanjutkan
Setelah penyaluran tahap akhir bantuan beras 10 kilogram pada Desember 2024, muncul kabar bahwa program ini akan dihentikan pada 2025.
Namun, pemerintah memutuskan memperpanjang bantuan beras untuk Januari dan Februari 2025. Menteri Sosial menyatakan bahwa data penerima akan diperbarui untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Ke depan, data penerima bansos akan disatukan dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi, menggantikan data DTKS, P3KE, dan BKKBN yang sebelumnya digunakan.
