BPJS Kesehatan Harus Dibenahi dan Dievaluasi Menyeluruh

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Praktisi Kesehatan Masyarakat, dr. Ngabila Salama, mengkritisi pelayanan BPJS Kesehatan dan mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh di semua lini. Menurut dia, BPJS Kesehatan perlu segera berbenah demi meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Jika ada potensi kerugian, jangan hanya memperketat verifikasi atau melakukan audit pascaklaim terus-menerus. Perlu juga memastikan apakah besaran iuran sudah sesuai dan adil," kata Ngabila, kemarin.

Ngabila mengatakan, BPJS Kesehatan harus mampu menjadi asuransi kesehatan andal yang dapat diandalkan masyarakat untuk semua jenis pengobatan krusial. Baginya, hal ini merupakan bagian dari peran negara dalam memastikan pelayanan kesehatan untuk rakyat.

"BPJS harus menjawab tantangan ini dengan terus berbenah, mengevaluasi, dan mengambil tindakan tegas serta nyata," ujarnya.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Tak Tanggung Semua Penyakit: Rakyat Sekarat Terancam Tak Bisa Berobat

Ngabila juga menekankan pentingnya BPJS sebagai jaminan kesehatan dasar yang wajib dimiliki seluruh masyarakat. Bahkan, dia menyarankan agar BPJS menjadi satu-satunya jaminan kesehatan yang wajib dimiliki warga. "Ini membuktikan bahwa negara hadir memberikan hak dasar berupa kesehatan, keadilan, dan tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia," tuturnya.

Menurut Ngabila, BPJS Kesehatan juga harus melakukan beberapa langkah konkret. Pertama, mengevaluasi besaran iuran agar sesuai dan adil. Kedua ialah memperketat pembayaran iuran peserta mandiri dengan regulasi yang mengikat.

Ketiga, menguatkan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan mitra lainnya dalam program promotif, preventif, serta skrining deteksi dini penyakit. Keempat, memberikan reward dan punishment kepada fasilitas kesehatan (faskes) yang melaksanakan program promotif dan preventif.

Ngabila menambahkan, pencegahan fraud (penipuan atau kecurangan) juga perlu dilakukan di fasilitas kesehatan. Menurutnya, BPJS harus menindak tegas semua bentuk fraud sejak dini. "BPJS Kesehatan juga harus mengoptimalkan akuntabilitas publik dan integritas dalam pelaksanaan program, termasuk evaluasi internal yang berkelanjutan," katanya.

Dia mengusulkan pembukaan kembali peluang cost sharing dengan jaminan lain, seperti asuransi swasta, untuk pengobatan pasien secara holistik. Langkah ini diiringi dengan penguatan verifikasi agar tidak terjadi double claim atau fraud.

Terkait pernyataan Menteri Kesehatan yang menyarankan masyarakat memiliki asuransi kesehatan lain karena BPJS tidak dapat menanggung semua kondisi, Ngabila menyebut perlunya edukasi kepada masyarakat. "BPJS perlu menjelaskan bahwa ada kondisi kesehatan tertentu, terutama yang tidak emergensi, yang tidak dapat dibiayai BPJS," jelasnya.