Penerima manfaat perlu mendaftarkan diri dengan melampirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) serta data yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK).
Baca Juga: 6 Ciri KPM Bansos PKH dan BPNT Ini Terancam Dicabut dan Tidak Lagi Layak Menerima Bantuan
Data yang terdaftar tersebut kemudian akan melalui proses seleksi oleh pemerintah untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.
Besaran Dana BPNT
Pemerintah melalui Kemensos mengalokasikan dana sebesar Rp2.400.000 per tahun untuk setiap KPM.
Pada penyaluran di tahun 2024, saldo dana bansos BPNT ini dibagi dalam dua skema pencairan, yaitu setiap dua bulan sekali sebesar Rp400.000 atau setiap tiga bulan sekali dengan total Rp600.000.
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dari postingan Instagram @kemensosri, penyaluran bansos BPNT pada tahun 2025 akan dicairkan per bulan.
Dengan demikian, dana yang dibagikan kepada penerima manfaat yaitu senilai Rp200.000.
Metode Penyaluran BPNT
Penyaluran dana BPNT dilakukan melalui dua saluran utama, yaitu melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan PT Pos Indonesia.
Bagi penerima yang menggunakan KKS, dana dapat dicairkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI.
Baca Juga: Data Bansos 2025 Berubah dari DTKS Digantikan DTSE, Bagaimana Nasib KPM yang Terdaftar Sebelumnya?
Penerima bisa mencairkan dana melalui ATM atau dengan mendatangi kantor cabang bank yang ditunjuk.
Meskipun jadwal pencairan dapat bervariasi di tiap daerah, penerima manfaat disarankan untuk terus memantau informasi terkini tentang pencairan melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos agar tidak ketinggalan.
.png)
