POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali menyalurkan saldo dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total senilai Rp600.000 di tahun 2025 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hanya bermodalkan e-KTP, Kartu Keluarga (KK) Anda sudah bisa mendaftar. Simak informasi lengkapnya di bawah ini!
Dikutip dari akun Youtube Naura Vlog, Pemerintah mengumumkan akan menyalurkan tiga jenis BLT tunai di tahun 2025.
Dana Bansos BLT 2025
Saldo Dana bansos ini ditujukan untuk membantu KPM. Berikut rincian ketiga BLT tersebut:
Baca Juga: Berapa Besaran Dana BLT BBM 2025 yang Bakal Didapatkan KPM? Cek Selengkapnya
1. BLT BPNT
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia dengan jumlah Rp600.000.
Dana ini mencakup periode Januari hingga Maret 2025. Untuk mencairkan bantuan ini, penerima hanya perlu membawa e-KTP dan KK.
Meski mekanisme penyaluran tahun 2025 belum diumumkan secara resmi, skema sebelumnya yang menggunakan PT Pos Indonesia kemungkinan masih berlaku hingga proses migrasi ke bank Himbara selesai.
Pencairan juga akan masuk ke Bank Himbara mencakup BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.
2. BLT Kartu Prakerja
Program Kartu Prakerja kembali berlanjut di tahun 2025 dengan gelombang ke-72. Peserta yang lolos seleksi akan menerima insentif sebesar Rp600.000 untuk transportasi, ditambah bonus survei sebesar Rp50.000 sebanyak dua kali.
Jadi, total bantuan yang diterima peserta adalah Rp700.000.
Baca Juga: DANA BLT Prakerja Rp600.000 dari Pemerintah Program Prakerja Gelombang 72 Jika Lolos Seleksi
Untuk mencairkan insentif ini, penerima wajib memiliki e-wallet seperti DANA, OVO, atau LinkAja, atau rekening bank yang bekerja sama, seperti BNI dan BCA.
3. BLT BBM
Bantuan Langsung Tunai untuk Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) diprediksi juga akan cair dengan jumlah Rp600.000 untuk empat tahap.
Per tahap, penerima akan mendapatkan Rp150.000. Bantuan ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia, dengan syarat membawa e-KTP dan KK.
Cara Mendaftar BLT Tahun 2025
Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT, pemerintah telah menyiapkan format usulan baru.
Proses pendaftaran melibatkan survei oleh pihak desa atau kelurahan. Formulir pendaftaran mencakup data seperti:
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Nama lengkap
- Status perkawinan
- Jenis pekerjaan
- Alamat lengkap
Survei ini bertujuan untuk menilai kelayakan penerima bantuan. Kriteria meliputi kondisi tempat tinggal, pengeluaran pangan, dan akses fasilitas dasar seperti listrik dan air.
Hasil survei akan diputuskan melalui musyawarah desa, apakah seseorang layak menerima Bansos atau tidak.
Bagi masyarakat yang datanya belum lengkap atau belum diverifikasi, disarankan segera memperbarui informasi ke pihak desa atau kelurahan.
Hal ini penting agar Anda tidak ketinggalan mendapatkan bantuan di tahun 2025.
Tetap pantau informasi terbaru seputar bantuan sosial hanya di sumber resmi dan pastikan Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat ini.
Cara Cek Status Penerima Bansos BLT
Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan tambahan, ikuti langkah berikut melalui situs resmi Kementerian Sosial:
1. Kunjungi Situs Resmi
Pertama, akses ke situs cekbansos.kemensos.go.id di google, chrome, atau safari.
2. Isi Data Lokasi
Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan sesuai alamat Anda.
3. Masukkan Nama Sesuai KTP
Ketik nama lengkap sesuai KTP agar sistem bisa memvalidasi data Anda.
4. Masukkan Kode Captcha
Isi kode captcha yang ditampilkan untuk memastikan permintaan berasal dari pengguna asli.
5. Klik "Cari Data"
Kemudian, tekan tombol pencarian, dan tunggu hasilnya.
6. Lihat Hasil
Jika NIK KTP terdaftar, Anda akan melihat informasi lengkap mengenai status penerima dan rincian bantuan. Bila tidak, akan muncul keterangan "Tidak Terdapat Peserta/PM."
Itu dia subsidi dana bansos BLT 2025 sebesar Rp600.000 bisa diterima KPM. Semoga Anda jadi salah satu penerimanya.
DISCLAIMER: Penting untuk diketahui bahwa seluruh proses teknis yang berkaitan dengan penetapan penerima, verifikasi data, hingga pencairan sepenuhnya diatur dan dikelola oleh pihak pemerintah.